Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Anastasia Lilin Yuliantina
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Garuda Indonesia Tbk bisa sedikit menarik nafas lega menyusul keputusan pemerintah mengucurkan dana talangan senilai Rp 8,5 triliun. Kendati berbentuk pinjaman yang harus dikembalikan ke pemerintah, dana talangan ini sangat membantu kondisi keuangan Garuda yang sekarang sedang tertekan Covid-19.
Ada sejumlah syarat pemberian dana talangan yang masuk dalam Program Pemulihan ekonomi Nasional (PEN) ini. Salah satunya, maskapai pelat merah tersebut harus berunding dengan Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas setiap rencana penggunaan anggaran.
Perundingan juga memuat kesepakatan jangka waktu dan skema pengembalian dana. Adapun pemerintah mewanti-wanti Garuda Indonesia agar tidak menggunakan dana talangan untuk membayar utang.
Dalam catatan KONTAN, bulan lalu mereka mengajukan dialog konstruktif dengan para pemegang sukuk senilai US$ 500 juta yang jatuh tempo pada bulan ini. Dengan acuan kurs Rp 14.900 per dollar Amerika Serikat (AS), utang tersebut setara dengan Rp 7,45 triliun.
Garuda sendiri menyatakan bahwa rencana penggunaan dana talangan untuk modal kerja dan efisiensi usaha. "Sedang kami jajaki untuk apa saja, dan itu harus bisa diterima oleh Kementerian Keuangan," kata Irfan Setiaputra, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk saat konferensi pers yang digelar secara virtual, Jumat (5/6).
Dalam kondisi serba cekak, Garuda Indonesia berharap perolehan dana talangan bisa turut menyehatkan kondisi keuangan ke depan. Karena belum tuntas upaya perbaikan kinerja sebelumnya, tahun ini perusahaan berkode saham GIAA di Bursa Efek Indonesia (BEI) tersebut dihantam efek gulir Covid-19.
Operasional penerbangan Garuda menjadi sangat terbatas karena harus memenuhi protokol pencegahan virus korona. Bahkan, perusahaan harus gigit jari lantaran Kementerian Agama membatalkan layanan ibadah haji 2020.
Kiat bertahan
Garuda Indonesia mengaku, persentase keuntungan dari rute penerbangan haji sebenarnya tidak begitu besar ketimbang penerbangan komersial lain. Namun, dampak pembatalan penerbangan tetap terasa bagi bisnis mereka. Proyeksi kontribusi pendapayan yang hilang sekitar 10% terhadap total perkiraan pendapatan 2020.
Biarpun begitu, Garuda Indonesia tetap berupaya mencari celah bisnis. Mereka memacu pendapatan kargo dan charter alias sewa pesawat. Sejak awal tahun, kontribusi keduanya meningkat karena penerbangan berjadwal penumpang terbatas.
Penerbangan sewa bidikan Garuda Indonesia yakni penerbangan repatriasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari sejumlah negara, seperti Jepang, Uni Emirat Arab (UEA), Singapura, Sri Lanka dan Maladewa. Mereka juga mengincar penerbangan repatriasi warga negara asing ke Brasil, Kolombia, Sri Lanka dan Maladewa. Sementara pengiriman barang sudah mengadopsi teknologi digital melalui aplikasi KirimAja.
Strategi lain, Garuda berusaha merenegosiasi biaya sewa pesawat dan memperpanjang masa sewanya. Upaya renegosiasi pun berlaku pada sejumlah kewajiban kepada kreditur.
Garuda memperkirakan, pendapatan konsolidasi dan laba bersih masing-masing bakal turun lebih dari 75% akibat pandemi Covid-19. Sebagai gambaran, tahun lalu mereka membukukan pendapatan sebesar US$ 4,57 miliar dan laba bersih senilai US$ 6,99 juta.
Putus kontrak 135 pilot
dari sejumlah upaya efisiensi biaya, terselip rencana percepatan penyelesaian kontrak kerja atas 135 pilot PT Garuda Indonesia Tbk. Namun, perusahaan penerbangan plat merah ini menampik disebut melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Garuda Indonesia berjanji, PHK menjadi opsi terakhir dalam menyelamatkan bisnis. "Itu bukan PHK, tapi percepatan perjanjian kontrak kami dengan para pegawai kontrak," terang Irfan.
Adapun Garuda Indonesia juga siap membayarkan seluruh gaji karyawan hingga akhir kontrak yang telah disepakati. Asal tahu, 135 orang pilot tersebut merupakan bagian dari 1.400 orang pilot dan co-pilot Grup Garuda indonesia. Sebelumnya, mereka juga merumahkan 800 karyawan kontrak dan 150 pilot.
Tahun lalu, Garuda Indonesia menanggung gaji, tunjangan dan imbalan kerja lain sebesar US$ 193,12 juta. Pengeluaran itu sekitar 7,57% terhadap beban operasional penerbangan yang mencapai US$ 2,55 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
