Genjot Kemitraan, Mbizmarket Telah Gandeng 10 Pemprov

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto

Platform Mbizmarket juga memberikan kepastian waktu pembayaran melalui fitur Term of Payment (TOP) dengan pemberian sanksi pemblokiran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila terlambat melakukan pembayaran, hal ini sangat membantu pelaku usaha terutama UMK terkait dengan keterbatasan permodalan dan dalam memberikan harga terbaik.

Ryn mengatakan, Mbizmarket sebagai marketplace kini telah siap melakukan pemungutan pajak atas setiap transaksi pembayaran yang dilakukan secara online, dan menetapkan dokumen tagihan sebagai dokumen yang disamakan dengan faktur pajak sekaligus sebagai bukti potong PPh.  

Hal ini membuat pelaksanaan kewajiban pajak bagi instansi pemerintah dan rekanan mereka dalam bertransaksi pengadaan barang dan jasa pada sistem informasi pengadaan pemerintah menjadi lebih mudah dan efektif.  

"Hal ini semua merupakan komitmen kami untuk turut mendukung upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel," ujarnya.

Baca Juga: Mbizmarket Catatkan Kenaikan Tren Belanja Pengadaan Barang Jasa dari Pemprov

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Bali D I Ketut Adiarsa MH mengatakan mendukung eksistensi Mbizmarket sebagai pelopor platform pengadaan digital di tanah air yang mengadopsi kebutuhan pengadaan barang/ jasa pemerintah.  

"Kami terus mendorong agar pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah Provinsi Bali dapat 100% dilakukan melalui pengadaan digital, agar  transparansi dapat dicapai, lebih akuntabel, dan dari segi waktu bisa lebih cepat.  Kini di Bali, telah lebih dari 2.000 UMKM bergabung di Mbizmarket." pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News