Reporter: Amalia Fitri | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Pariwisata Arif Yahya memaparkan tiga masalah utama utama yang dihadapi iklim pariwisata dalam negeri, yakni lingkungan (environment), infrastruktur, dan kebersihan.
Dalam acara rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pariwisata III, Arif berkata pihaknya ingin menekan kekurangan tersebut agar dapat menjadi aktor utama penyumbang devisa terbesar di Indonesia.
Baca Juga: Duh, wisatawan yang berkunjung ke Hong Kong anjlok gara-gara demo berkepanjangan
"Saat ini penyumbang devisa terbesar adalah batubara dan CPO, lalu tempat ketiga adalah pariwisata. Dengan kolaborasi dengan berbagai lembaga, kami yakin bisa mencapainya," tutur Arif di Swissotel PIK Avenue, Jakarta Utara, Selasa (10/9).
Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Arif, pada 2018 Kementerian Pariwisata menyumbang devisa negara sebanyak Rp 19,2 triliun. Angka tersebut dihasilkan dari jumlah wisatawan mancanegara berjumlah 15,8 juta dan domestik sejumlah 303 juta.
Sementara itu, sepanjang 2014 sampai 2018, pertumbuhan wisatawan mancanegara meningkat 67,6%. Salah satu cara yang ditempuh Arif mengurangi tiga hambatan tersebut, adalah memudahkan akses pada bisnis dan investasi, serta menyederhanakan birokrasi.
"Sementara persiapan dari sisi masyarakatnya, kami juga menyiapkan terlebih dulu komunitas di daerah super prioritas, Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika. Misalnya di Danau Toba, kami mengirim 22 anak untuk nanti mengelola pariwisata. Poinnya adalah, kami bangun dulu SDM, masyarakat, dan industrinya," lanjutnya.
Baca Juga: Sampai akhir tahun, kredit produktif masih jadi andalan perbankan
Sebagai informasi, destinasi super prioritas merupakan istilah bagi daerah-daerah yang didorong pengembangan infrastrukturnya dan ditargetkan selesai pada 2020 serta dipromosikan masif setelahnya. Pemerintan sendiri menggelontorkan dana Rp 6,5 triliun yang disebar ke tial daerah seperti Danau Toba sebesar Rp 2,2 triliun, Borobudur sebesar Rp 2,1 triliun, Labuan Bajo sebesar Rp 6,3 triliun dan Mandalika Rp 1,9 triliun.
Arif mengaku, anggaran yang disiapkan pemerintah masih belum cukup membiayai usahanya mengolah daerah wisata dan mengilangkan tiga hambatan utama. Dirinya berkata setidaknya membutuhkan Rp 10 triliun untuk mewujudkan impian pemerintah melahirkan Bali Baru dari destinasi super prioritas.
"Kami tidak masalah dengan target, namun anggaran kami pun juga harus diterima. Tadinya kami diberi anggaran Rp 3 triliun, lalu dinaikkan menjadi Rp 6,5 triliun, sementara kebutuhannya adalah Rp 10 triliun," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
