Reporter: Tane Hadiyantono | Editor: Narita Indrastiti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Harga Tanda Buah Segar (TBS) dari kelapa sawit dilaporkan tidak bergerak banyak setelah aturan mandatori biodiesel 20.
Padahal ada banyak sentimen baik lainnya seperti posisi dollar yang tinggi dan minat dunia yang besar. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) melihat hal itu karena minimnya penyerapan sawit petani oleh pabrik sebabkan banyak petani banting harga.
Gulat Manurung, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Riau menyatakan, sebenarnya penetapan harga juga sawit TBS mengacu pada penetapan harga TBS yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan tiap daerah.
Untuk provinsi Riau misalnya pada periode 19-25 September 2018, untuk TBS umur 7 tahun diharga Rp 1.444 per kilogram. Semakin muda umurnya, semakin murah seperti di umur 3 tahun dihargai Rp 1.131 per kilo, sedangkan TBS premium di umur 10-20 tahun dihargai Rp 1.580 dan umur tua di 25 tahun dihargai Rp 1.392 per kilo.
"Harga patokan perminggu berubah. tapi bisa dibilang 80% tidak diikuti karena banyak di petani rakyat," kata Gulat saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (20/9).
Menurutnya harga patokan tersebut lebih diikuti oleh petani inti plasma atau yang bermitra langsung dengan korporasi. Sedangkan petani rakyat mendominasi lapangan pekerjaan sektor sawit ini tidak mendapatkan kepastian harga.
Petani rakyat ini kerap melepas harga asal beli, bahkan hingga Rp 600 per kilogram apabila pabrik tidak menerima produk mereka.
Adapun harga jual petani rakyat tidak bersaing karena banyak stigma TBS yang mereka panen berasal dari kawasan hutan yang tidak sesuai perizinan usaha perkebunan dan lahan sawit. Oleh karenanya produk mereka tidak diserap, dan sering kali dijual ke pengepul yang mengutip bea tambahan.
"Padahal tidak semua petani rakyat lahannya di area yang bermasalah itu," tegas Gulat.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah bisa benar-benar hadir untuk memberikan kepastian regulasi dan membantu petani rakyat.
Apalagi pemerintah sudah memiliki banyak program pemerintah yang bagus seperti redistribusi lahan, sertifikasi lahan, bantuan kemasyrakatan dari Perhutanan Sosial dan penanaman ulang lahan sawit.
Tapi bila program ini tidak dikerjakan dengan benar dan menyeluruh, maka TBS petani rakyat tetap berpotensi tidak terserap karena terganjal isu regulasi dan lahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
