kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Hilirisasi Butuh Dukungan, Dirut MIND ID Minta Perbaikan Regulasi Tata Kelola Mineral


Kamis, 24 November 2022 / 19:46 WIB
Hilirisasi Butuh Dukungan, Dirut MIND ID Minta Perbaikan Regulasi Tata Kelola Mineral
ILUSTRASI. MIND ID meminta dukungan dari pemerintah berupa pengaturan tata kelola impor demi mendukung industri hilirisasi di dalam negeri.


Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mining Industry Indonesia (MIND ID)  meminta dukungan dari pemerintah berupa regulasi pengaturan tata kelola impor demi mendukung pengembangan industri hilirisasi di dalam negeri. 

Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso meminta dukungan regulasi khususnya dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk pengaturan tata kelola impor. 

Hendi memberikan gambaran, hiliriasi yang dilakukan PT Timah Tbk (TINS) dengan memproduksi tin chemical dan tin soldier belum mendapatkan dukungan yang diharapkan. 

“Namun, dari sisi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian masih memperbolehkan adanya impor,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (24/11). 

Baca Juga: Ini Perkembangan Terkini 5 Proyek Strategis Nasional (PSN) di Bawah MIND ID

Selain timah, dia mengakui aluminium juga saat ini masih kerap diimpor. Supaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, Hendi meminta agar diberikan dukungan berupa pembatasan kegiatan impor sesuai dengan tahapan pengembangan yang ada. 

Hendi juga meminta dukungan dari Komisi VII DPR RI untuk mendorong pemerintah mengeluarkan regulasi tata kelola komoditas timah, nikel, dan bauksit sebagai mineral kritis. 

Pasalnya selama ini, tata kelola dan tata niaga yang sudah ada belum memaksimalkan aspek strategis dan keuntungan dari sisi pendapatan negara serta keoptimalan ekonomis dari masing-masing komoditas. 

Adapun untuk mewujudkan pengembangan hilirisasi yang rendah karbon, MIND ID juga meminta dukungan insentif harga gas khusus atau kebijakan harga gas bumi tertentu. 

Baca Juga: Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Kalah di WTO, Indonesia Siap Banding

“Kalau Kementerian ESDM itu memberikan insentif kepada industri seperti industri keramik dan lain-lainnya, kami juga ingin dukungan yang sama,” pintanya. 

Lewat insentif ini, diharapkan industri hilirisasi dan kegiatan mineral lainnya bisa menggunakan sumber energi yang lebih bersih demi mengurangi emisi karbon. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×