Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mendorong langkah strategis yang dilakukan bersama pemerintah untuk memperjuangkan tarif preferensial bagi ekspor produk mebel dan kerajinan. HIMKI menyerukan upaya ini menjelang diberlakukannya kebijakan tarif baru oleh Amerika Serikat (AS) pada 9 Juli 2025.
AS menjadi pasar yang besar bagi industri mebel dan kerajinan Indonesia. Sebagai gambaran, ekspor mebel dan kerajinan Indonesia ke pasar AS saat ini mencapai US$ 1,33 miliar, atau sekitar 54% dari total ekspor sektor ini.
Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur mengungkapkan bahwa industri ini menyerap lebih dari tiga juta tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Industri mebel dan kerajinan Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat produksi global, asalkan didukung oleh tarif ekspor yang kompetitif.
Menurut Abdul, penetapan tarif yang lebih rendah dibanding negara pesaing seperti Vietnam dan Malaysia akan membuka peluang strategis bagi Indonesia. Sebaliknya, apabila tarif ekspor Indonesia lebih tinggi dari negara pesaing, akan terjadi penurunan permintaan yang signifikan dari para pembeli.
Baca Juga: Andalkan Ekspor ke AS, Integra Indocabinet (WOOD) Bidik Kenaikan Penjualan 25%
Hal ini berisiko menyebabkan kehilangan momentum pertumbuhan dan berkurangnya peluang untuk menjadikan Indonesia sebagai hub produksi dunia. Padahal, dengan dukungan kebijakan tarif yang tepat, HIMKI meyakini Indonesia bisa menarik investasi global untuk semakin menumbuhkan sektor ini.
“Dengan dukungan kebijakan tarif yang tepat, Indonesia bisa menarik investasi global, menciptakan lima juta hingga enam juta lapangan kerja baru baik langsung maupun tidak langsung, dan meningkatkan ekspor mebel-kerajinan menjadi US$ 6 miliar dalam lima tahun ke depan,” ungkap Abdul melalui keterangan tertulis yang disiarkan Senin (30/6).
Abdul menambahkan, HIMKI mengapresiasi inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan deregulasi secara menyeluruh. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha, khususnya eksportir sektor mebel dan kerajinan.
"Proses deregulasi juga sebaiknya mengacu pada praktik negara pesaing utama agar regulasi yang dihasilkan benar-benar kompetitif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi global," imbuh Abdul.
HIMKI mengungkapkan harapan dan catatan, serta mengusulkan lima strategi sebagai dukungan pada upaya pemerintah di sektor ini.
Baca Juga: Pelonggaran Kebijakan Impor, Ekonom: Mahalnya Bahan Baku Tekan Daya Saing Manufaktur
Pertama, diplomasi tarif ekspor. Dalam hal ini, HIMKI berharap pemerintah dapat menegaskan kembali bahwa Indonesia adalah mitra strategis jangka panjang bagi AS, dan siap menjalankan konsep trade balance yang adil dan berkelanjutan.
Kedua, diversifikasi pasar. Langkah ini antara lain bisa dilakukan dengan mempercepat penyelesaian perjanjian strategis seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) serta membuka akses ke pasar BRICS dan Timur Tengah melalui misi dagang aktif.
Ketiga, reformasi ekosistem ekspor. HIMKI mendorong pembebasan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) untuk produk hilir, penyederhanaan prosedur karantina, dan percepatan layanan logistik ekspor.
Keempat, insentif fiskal bagi eksportir. Antara lain dengan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ekspor, restitusi dipercepat, dan pembiayaan dengan bunga rendah di bawah 6%, serta insentif pajak penghasilan bagi eksportir yang berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan perolehan devisa.
Kelima, perlindungan pasar dalam negeri. "Langkah-langkah untuk melindungi potensi pasar domestik yang menjadi target negara-negara produsen mebel terkuat, menjadi sangat penting dan seksama.
Pengetatan importasi adalah antisifasi dan sekaligus buffer untuk substitusi pasar ekspor apabila terjadi penurunan volume ekspor ke AS," tegas Abdul.
Baca Juga: PMI Manufaktur Indonesia Terkontraksi Lagi Usai Turun ke Level 46,9 pada Juni 2025
Abdul mengingatkan, kebijakan tarif bukan sekadar soal angka, melainkan menyangkut nasib jutaan pekerja dan masa depan industri strategis nasional.
“HIMKI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri mebel dan kerajinan menuju pangsa pasar global. Dengan langkah bersama yang solid, Indonesia bisa menjadi pusat produksi dunia dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ke level dua digit,” tutup Abdul.
Sebagai informasi, isu mengenai tarif ini juga sudah dibahas secara intensif oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Pembahasan ini dilakukan bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dan jajaran pengurus inti Kadin Pusat dalam pertemuan yang digelar pada Selasa (24/6).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
