Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari
AKLP pun menduga, produsen gas hulu swasta dan penyalur gas hilir swasta belum mematuhi Keputusan Menteri No. 89 K/10/MEM/2020 dan Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2016.
Lebih lanjut, AKLP masih berupaya negosiasi agar biaya minimum pemakaian gas di sisa tahun ini bisa dihapus di tengah kondisi industri kaca yang masih lesu. Hanya memang, upaya tersebut sangat tergantung dari rencana bisnis masing-masing anggota AKLP yang memiliki spesifikasi target pasar yang berbeda-beda. “Mudah-mudahan ada solusi pada bulan Juli ini,” kata Yustinus.
Di luar itu, Yustinus menilai, penerapan harga gas US$ 6 per MMBTU baru sebatas menyemangati dan belum efektif untuk mendongkrak utilisasi pabrik kaca. Terlebih, implementasi harga gas tersebut belum begitu optimal di lapangan. Hal ini membuat para pelaku industri kaca pun masih kesulitan melakukan ekspansi bisnis.
Baca Juga: Simak fakta-fakta penting penurunan harga gas US$ 6 per MMBTU dari Kementerian ESDM
“Investasi besar-besaran salah satu anggota AKLP yang tuntas di kuartal pertama menjadi nyaris sia-sia karena kontraksi permintaan baik dari dalam maupun luar negeri,” ungkap dia.
Sejatinya, negara-negara pengekspor kaca lembaran yang mulai pulih dari pandemi seperti China dan Malaysia mulai melakukan produksi lagi sekaligus mengoptimalkan stok produk kaca yang ada. Artinya, mereka bersiap menyerbu pasar Indonesia.
Sementara di pasar dalam negeri, para pelaku industri kaca lokal sangat memerlukan perlindungan seperti pembatasan pelabuhan impor yang ada di Bitung dan Dumai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
