Importir China Dikabarkan Tunda Pembelian Batubara Imbas Sentralisasi Ekspor Via DSI

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Langkah pemerintah menerapkan ekspor satu pintu melalui pengawasan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mendapatkan sorotan dari pengusaha asing.

Beredar kabar di kalangan pelaku pasar bahwa sejumlah importir dari China menunda pembelian batubara Indonesia.

Merujuk informasi yang disiarkan oleh Stockbit dan Bloomberg, China Coal Transportation and Distribution Association (CCTD) pada Rabu (3/6/2026) melaporkan bahwa sejumlah importir China telah menunda pengiriman batubara bulan Juni 2026.

Langkah ini dilakukan menyusul rencana pemerintah Indonesia untuk memusatkan ekspor melalui Danantara.

Baca Juga: Ekspor Sektor Pertambangan Menyusut 8,44% Imbas Penurunan Ekspor Batubara

Analis CCTD, Ma Yanxu, menyebut bahwa aturan sentralisasi ekspor tersebut telah memperlambat proses transaksi, mendorong kenaikan harga, dan memperketat pasokan.

Adapun, masa transisi ekspor satu pintu melalui pengawasan DSI telah dimulai pada 1 Juni 2026. Kebijakan ini berlaku untuk tiga komoditas strategis, yakni: batubara, kelapa sawit, dan ferro alloy.

Associate Principal Energy Shift Institute (ESI) Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma menyatakan ekspor satu pintu melalui pengawasan DSI bakal menjadi faktor yang sangat krusial terhadap prospek kinerja ekspor batubara Indonesia.

Dengan adanya kebijakan ini, pasar memandang sektor batubara akan semakin volatile dan rentan menimbulkan ketidakpastian.

Zuhdi mengingatkan, pengusaha dan investor sangat membutuhkan kepastian regulasi.

"Mereka butuh coherency and stability. Transisi ekspor satu pintu via DSI adalah wildcard terbesar untuk (kinerja ekspor) semester kedua. Ini bukan cyclical, ini fundamental," kata Zuhdi saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (3/6/2026).

Baca Juga: Harga Batubara Acuan Kompak Naik, Batubara Kalori Tinggi Tembus US$ 121,83

Sejumlah asosiasi pengusaha sebelumnya sudah menyuarakan kekhawatiran terhadap risiko sentralisasi ekspor. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI – ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memberikan catatan kritis terhadap sejumlah aspek. 

Salah satu poin yang menjadi catatan pengusaha adalah implementasi bertahap dan berbasis karakteristik sektor.

Komoditas pertambangan, batubara, nikel, ferro-nickel/ferro-alloy, dan kelapa sawit memiliki struktur kontrak, rantai pasok, mekanisme pembiayaan, dan profil pembeli internasional yang sangat beragam.

Pengusaha berharap selama masa transisi, aktivitas ekspor tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, disertai penguatan pengawasan dan integrasi sistem digital oleh Pemerintah dan DSI.

Baca Juga: Ekspor Lewat DSI Dimulai, Pengusaha Batubara Khawatir Hambatan Verifikasi

Selain itu, Asosiasi Pengusaha juga menyoroti soal kepastian hukum dan mekanisme bisnis.

Diperlukan jaminan kepastian atas kontrak yang sedang berjalan, kontrak jangka panjang, mekanisme pembayaran, serta ketentuan pengapalan dan asuransi.

"Pemerintah perlu menerbitkan petunjuk teknis yang transparan guna menghilangkan spekulasi negatif dan menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas global," ungkap keterangan tertulis yang disiarkan pada Senin (1/6/2026).

Secara terpisah, Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti menyatakan bahwa pelaku usaha menunggu kejelasan lebih lanjut terkait petunjuk teknis, mekanisme operasional, pengaturan kontrak existing dan mekanisme pembayaran.

Termasuk aspek komersial atau tata niaga serta tanggung jawab pelaksanaan di lapangan.

"Mengingat kompleksitas rantai pasok ekspor mineral dan Batubara kami berharap proses ini tidak sampai mengganggu kepastian usaha, kelancaran ekspor, maupun kepercayaan investor dan buyer internasional," kata Sari kepada Kontan.co.id, Selasa (2/6/2026).

Ekspor Batubara Tertekan

Kabar adanya penundaan pembelian dari sejumlah importir China tampaknya bakal menambah tekanan terhadap ekspor batubara Indonesia.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang Januari - April 2026, nilai ekspor batubara mengalami penurunan sebesar 7,27% secara tahunan dari US$ 8,17 miliar menjadi US$ 7,57 miliar.

Penurunan tersebut sejalan dengan volume ekspor batubara yang menyusut 6,70% secara tahunan, dari 122,76 juta ton menjadi 114,54 juta ton pada Januari - April 2026.

Di antara tiga komoditas non-migas unggulan Indonesia, yakni besi dan baja serta Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, hanya batubara yang mengalami penurunan nilai ekspor pada periode tersebut.

Baca Juga: Paragon Karya (PKPK) dapat Persetujuan RKAB Produksi Batubara 3 Juta Ton pada 2026

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani belum memberikan tanggapan mengenai kabar penundaan pembelian oleh sejumlah importir dari China.

Namun, soal prospek permintaan batubara, Gita menyatakan bahwa pasar ekspor masih cenderung selektif.

China dan India tetap membutuhkan batubara untuk menjaga keandalan pasokan listrik, tetapi pola pembelian dari kedua pasar utama tersebut lebih berhati-hati.

"Faktor stok, produksi domestik dan kondisi cuaca memengaruhi keputusan pembelian. Jadi, permintaan tidak hilang, tetapi buyer lebih selektif dalam menentukan waktu dan volume pembelian," kata Gita kepada Kontan.co.id pada Rabu (3/6/2026).

Menanggapi data BPS soal penurunan ekspor periode Januari - April 2026, Gita mengamini ekspor batubara Indonesia mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Baca Juga: Ekspor Batubara Kini Lewat DSI, Penambang dan Pedagang dari Luar Negeri Masih Bingung

Gita mengungkapkan bahwa hal tersebut terjadi karena kombinasi dari berbagai faktor.

"Penurunan tersebut merupakan kombinasi antara volume ekspor yang lebih rendah, harga rata-rata ekspor yang belum kuat, serta permintaan dari beberapa pasar utama yang masih selektif," ujar Gita.

Gita pun menyoroti bahwa penurunan ekspor batubara sejalan dengan penyesuaian rencana produksi nasional. Seperti diketahui, pemerintah memperketat kuota produksi nasional dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

"Ketika ruang produksi lebih terbatas, maka volume yang tersedia untuk pasar ekspor juga ikut menyesuaikan, terlebih kebutuhan domestik tetap menjadi prioritas untuk dipenuhi," tandas Gita.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Video Terkait

PTBA Catat Produksi Naik 9%, Ekspor Batubara Kini Menyasar Spanyol & Rumania

Apindo: Ketenagakerjaan RI Masuk Lampu Kuning! 3,5 Juta Pencari Kerja Tiap Tahun

Apindo Ketenagakerjaan RI Masuk Lampu Kuning! 3,5 Juta Pencari Kerja Tiap Tahun