Reporter: Dimas Andi | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Graha Layar Prima Tbk (BLTZ) atau CGV Cinemas menilai, industri bioskop Indonesia sudah memasuki proses pemulihan untuk kembali ke performa sebelum pandemi.
Hal ini seiring dengan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat yang didukung oleh bertambahnya line up film yang ditayangkan dan jumlah penonton, sehingga performa bisnis bioskop pada akhirnya juga meningkat.
Komisaris Utama Graha Layar Prima Bratanata Perdana menjelaskan, bisnis bioskop yang dijalankan CGV Cinemas jelas memiliki prospek yang cerah pada masa mendatang. Potensi bisnis bioskop pun masih sangat besar, mengingat Indonesia memiliki rasio layar bioskop terhadap jumlah penduduk yang sangat kecil.
Baca Juga: Industri Layar Kontribusi ke Perekonomian Indonesia, Ini Tantangannya
Jumlah layar per 100.000 penduduk di Indonesia berada di level sekitar 0,76. Di sisi lain, negara-negara tetangga seperti Thailand memiliki rasio layar bioskop lebih tinggi yakni sekitar 1,7, Malaysia 3,6, dan Singapura 4,6.
“Masih banyak kota di Indonesia yang belum memiliki bioskop, sehingga bisnis bioskop di Indonesia masih memiliki ruang untuk pertumbuhan yang besar,” kata Brata, Sabtu (30/3).
CGV Cinemas jelas akan terus berekspansi di Indonesia. Pada 2023 lalu, CGV Cinemas telah membuka 3 lokasi baru dengan total 14 layar. Adapun saat ini, CGV Cinemas hadir di 64 lokasi dengan 422 layar di seluruh Indonesia.
Perbedaan CGV Cinemas dengan jaringan bioskop lainnya adalah konsep yang diusung perusahaan yakni Culturplex. Lewat konsep ini, CGV Cinemas tidak hanya menawarkan tempat untuk menonton film, melainkan juga tempat bagi pengunjung untuk menikmati berbagai ragam kegiatan hiburan dan seni, seperti konser musik, gala premier, hingga tempat untuk bermain dan berolahraga.
Selain itu, CGV Cinemas juga menyediakan banyak pilihan auditorium untuk penonton. Mulai dari Private Box yang dapat disewa oleh penonton untuk menonton film secara eksklusif di ruang privat, 4DX untuk pengalaman menonton yang imersif dengan berbagai efek, ScreenX dengan layar 270 derajat, Gold Class untuk pengalaman menonton premium dengan menggunakan full-reclining seat yang dilengkapi dengan footrest, hingga Velvet Class untuk pengalaman menonton di sofa bed.
Persaingan Bisnis
Brata melanjutkan, kehadiran CGV Cinemas pada 2004 dan beroperasi secara komersial sejak 2006 telah berkontribusi dalam membuat industri bioskop yang lebih dinamis. Persaingan bioskop pun dianggap CGV Cinemas akan selalu ketat, namun pada akhirnya akan menguntungkan semua pihak.
Pihak operator bioskop pada dasarnya berusaha menghadirkan layanan terbaik untuk menarik penonton dengan skema harga yang lebih reasonable. Para produsen film kini juga terbantu dengan adanya alternatif atau tidak bergantung pada satu jaringan bioskop saja.
Banyaknya line up film yang ditampilkan, baik produksi lokal maupun asing, tentu akan mendukung kinerja bioskop seperti CGV Cinemas. Sebab, konten-konten berkualitas merupakan faktor utama yang menarik penonton untuk datang ke bioskop.
“Di sisi lain, produsen film lokal juga terafiliasi dengan semakin banyaknya lokasi dan jumlah layar bioskop,” imbuh Brata.
Baca Juga: Graha Layar Prima (BLTZ) Catatkan Pendapatan Segmen Bioskop Rp 497,1 Miliar
Sementara itu, kehadiran platform OTT dinilai tidak akan mengganggu kelangsungan bisnis CGV Cinemas maupun jaringan bioskop lainnya. Pasalnya, masyarakat Indonesia masih melihat bioskop sebagai pilihan hiburan yang terjangkau.
Budaya pergi ke mal dan menonton film di bioskop juga masih sangat kuat di Indonesia. Ditambah lagi, bioskop dapat memberikan pengalaman sinematik yang tidak dapat direplikasi oleh menonton film melalui platform OTT.
Tidak ketinggalan, Pihak CGV Cinemas turut mengapresiasi pemerintah yang telah menetapkan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) pada 2024, sehingga pajak yang dikenakan bioskop paling tinggi 10%.
Sebelum beleid ini ada, bioskop dikenakan pajak hiburan oleh pemerintah kabupaten/pemerintah kota maksimal 35% berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009.
“Implementasi UU HKPD ini perlu dikawal dengan baik, sehingga memberi kepastian bagi pengusaha bioskop dan semakin mendorong ekspansi bioskop ke berbagai daerah,” tandas Brata.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
