kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.606.000   -1.000   -0,06%
  • USD/IDR 16.265   -85,00   -0,53%
  • IDX 7.073   -92,58   -1,29%
  • KOMPAS100 1.039   -16,65   -1,58%
  • LQ45 818   -13,93   -1,67%
  • ISSI 212   -2,57   -1,20%
  • IDX30 421   -5,97   -1,40%
  • IDXHIDIV20 506   -5,92   -1,16%
  • IDX80 118   -2,08   -1,73%
  • IDXV30 121   -1,72   -1,40%
  • IDXQ30 139   -1,80   -1,29%

Industri Mebel Terancam, HIMKI Minta Kebijakan DHE 100% Dievaluasi


Rabu, 29 Januari 2025 / 19:00 WIB
Industri Mebel Terancam, HIMKI Minta Kebijakan DHE 100% Dievaluasi
ILUSTRASI. Pekerja menyelesaikan pembuatan mebel di Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (4/1/2024). Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mencatat ekspor mebel dan kerajinan tahun 2023 sebesar US$ 1,8 miliar, turun 28% secara tahunan dari tahun 2022 yang sebesar US$ 2,5 miliar. Anjloknya ekspor disebabkan kondisi geopolitik dan inflasi besar di negara tujuan ekspor. (KONTAN/Carolus Agus Waluyo)


Reporter: Leni Wandira | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menyoroti dampak negatif kebijakan kewajiban menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) 100% di dalam negeri selama setahun.

Ketua Presidium HIMKI Abdul Sobur menilai, kebijakan ini berpotensi menurunkan daya saing industri mebel Indonesia di pasar global.

"Kami khawatir kebijakan ini memperlambat akses devisa yang diperlukan untuk impor bahan baku dan peralatan produksi, yang pada akhirnya menghambat produksi, meningkatkan biaya, dan menurunkan kualitas produk," kata Sobur kepada Kontan.co.id, Rabu (29/1).

Baca Juga: Kebijakan Wajib Parkir Devisa Hasil Ekspor SDA 100% Berlaku Mulai Maret 2025

Sobur menegaskan, industri mebel Indonesia adalah sektor padat karya yang sangat terhubung dengan rantai pasok global dan berorientasi ekspor.

Negara pesaing seperti Vietnam dan China memiliki kebijakan DHE yang lebih fleksibel, sehingga mereka bisa mengakses bahan baku dengan lebih efisien.

Salah satu dampak terbesar dari kebijakan ini adalah terganggunya arus kas, terutama bagi eksportir kecil dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada kelancaran penggunaan DHE untuk operasional dan ekspansi bisnis.

HIMKI meminta pemerintah mempertimbangkan mekanisme yang lebih fleksibel, seperti pengecualian bagi industri yang membutuhkan devisa untuk impor bahan baku dan peralatan produksi.

Baca Juga: Pemerintah Klaim Kebijakan DHE SDA Tidak Akan Menghambat Operasional Perusahaan

Selain itu, Sobur mengusulkan insentif khusus, seperti kurs preferensial bagi eksportir dan penghapusan pajak atas konversi DHE ke rupiah agar eksportir tidak merugi akibat fluktuasi nilai tukar.

"Jika DHE tetap harus disimpan di dalam negeri, pemerintah dan bank sentral harus menawarkan suku bunga yang kompetitif agar eksportir tidak merasa dirugikan," tegas Sobur.

Ia juga mengusulkan pemerintah mendorong fasilitas lindung nilai (hedging) dengan biaya rendah agar eksportir dapat melindungi diri dari risiko fluktuasi nilai tukar selama periode penyimpanan DHE.

Selanjutnya: Dukung Perempuan Lewat Inovasi Kewirausahaan Digital yang Inklusif

Menarik Dibaca: 5 Cara Mengatasi Anak Tantrum di Tempat Umum, Jangan Panik Moms!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Bond Voyage Mastering Strategic Management for Business Development

[X]
×