Reporter: Jane Aprilyani | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Untuk mewujudkan energi bersih dan ramah lingkungan butuh banyak tugas yang dilakukan Pemerintah dan banyak pihak. Dan demi merealisasikan Indonesia mencapai energi surya yang nol emisi karbon pada tahun 2060, Fabby Tumiwa, Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) menegaskan beberapa tahapan perlu dilakukan.
Pertama, untuk melakukan transisi energi menuju nol emisi karbon Pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan pasokan energi terbarukan 2 sampai 3 giga watt per tahun sampai dengan 2025.
Kedua, Fabby menegaskan tidak memberikan ijin ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara baru sebelum tahun 2023. "Juga harus mengurangi penggunaan PLTU & PLTGU dengan kekuatan 5 giga watt (GW) sampai dengan tahun 2025," tambahnya kepada KONTAN, Sabtu (28/8).
Terakhir, perlu penguatan jaringan (grid) untuk mengantisipasi kenaikan pembangkit energi terbarukan yang intermittent. "Termasuk membangun grid scale battery (Energy Storage System)," beber Fabby.
Baca Juga: Pengamat nilai tak mudah menghilangkan energi fosil dalam upaya transisi energi
Jika energi terbarukan terealisasi, dan Indonesia bisa mencapai nol emisi karbon sebelum tahun 2060, Fabby meyakinkan tidak ada kerugian yang dihadapi. Bahkan untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sekalipun. "Dengan PLTS Atap dipasang sampai dengan 10 giga watt (GW), akan ada penurunan pendapatan PLN tapi tidak membuat PLN menanggung rugi. Malahan PLN secara agregat bisa untung," imbuh Fabby.
Ada berbagai alasan yang membuat PLN diuntungkan. Kata Fabby, penggunaan energi terbarukan bisa menurunkan biaya bahan bakar dari optimalisasi operasi pembangkit. Disamping itu, perbaikan rugi jaringan distribusi sehingga energi yang hilang, minim risiko.
"PLN bisa menjual listrik yang diekspor pelanggan PLTS Atap kepada pelanggan lain, tanpa harus mengeluarkan biaya pembangkitan. Dan di luar Jawa, ada 14 sistem dimana kalau banyak PLTS atap malah efeknya menurunkan BPP PLN," pungkas Fabby lebih lanjut.
Dengan begitu, Fabby berharap PLN harus ikut mendorong perluasan PLTS Atap secara nasional. Karena keuntungan akan diterima PLN secara tidak langsung. "Untuk mencapai target 23% energi terbarukan tahun 2025, dengan kondisi PLN yang overcapacity, PLTS Atap adalah solusi yang win-win untuk semua pihak," tegasnya.
Selanjutnya: Indonesia menjadi pasar potensial dalam perdagangan kredit karbon
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
