Reporter: Venny Suryanto | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Eksekutif Lippo Group John Riady Lippo Group mengatakan perpanjangan pemberlakuan PPN DTP bisa menjadi langkah strategis jangka pendek dalam upaya mengurangi persoalan backlog di tengah peningkatan inflasi.
Menurutnya, insentif fiskal seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang diberlakukan pemerintah saat ini dinilai sangat efektif dan menjadi solusi jangka pendek dalam menstimulasi sektor properti guna menekan angka kebutuhan perumahan (backlog).
“Saat ini Indonesia masih diliputi persoalan kesenjangan antara pasokan (backlog) di tengah peningkatan inflasi yang menjadi tantangan proses pemulihan ekonomi pada 2022,” kata John dalam keterangan resminya, Minggu (17/7).
Baca Juga: Ini Sederet Strategi Lippo Group Terapkan Transformasi Bisnis Secara Digital
John menambahkan, peningkatan inflasi ini juga menjadi tantangan proses pemulihan ekonomi. Bahkan ia memperkirakan inflasi masih akan mengalami peningkatan karena dipicu kenaikan harga BBM, listrik, dan gas LPG, seiring tingginya harga komoditas global.
“Pemberian insentif fiskal seperti PPN DTP terbukti sangat efektif menstimulasi sektor properti sejak awal tahun diberlakukan,” jelas dia.
Program PPN DTP yang berlangsung selama sembilan bulan sejak awal tahun, sebagaimana diatur dalam PMK No.6/2022, terbukti mendorong sektor properti mulai menggeliat.
“Dari informasi yang ada, PPN DTP dapat mendongkrak nilai penjualan properti hunian sebesar 20% atau senilai Rp 110 triliun pada tahun ini dibandingkan kinerja tahun lalu,” ujar dia.
Menurut John, di tengah ancaman inflasi dan tergerusnya daya beli, insentif PPN DTP menjadi salah satu bantalan bagi konsumen maupun produsen.
Sementara itu, Survei Susenas 2020 menyebutkan, tingkat backlog perumahan mencapai 12,75 juta per tahun. Angka itu menambah kondisi backlog eksisting yang telah mencapai 7 juta serta penambahan keluarga baru yang mencapai 640.000 per tahun.
“Tidak heran, Indonesia semakin dihadapkan persoalan perumahan yang kian berat. Bahkan, dari data Kementerian PUPR, terdapat 31% dari jumlah penduduk belum memiliki hunian,” tutur John.
Baca Juga: Begini Cara John Riady Terapkan Transformasi Lippo di Tengah Arus Digitalisasi
Di sisi lain, John turut mendukung rencana Menteri Keuangan yang menyusun program sekuritisasi aset properti guna memperlancar likuiditas kredit perumahan, sebagai upaya untuk menopang produksi properti maupun penyerapan pasar dan mengurangi backlog.
Sebagai informasi, program sekuritisasi aset untuk properti menjadi salah satu cara agar problem serapan pasar dan likuiditas industri properti bisa optimal.
“Aset di sini yaitu mortgage bukan rumahnya, namun cicilan tiap bulannya itu yang kemudian bisa di-package dan dibentuk dalam bentuk security baru surat berharga baru yang kemudian bisa dibeli oleh investor,” imbuhnya.
Menurut John, secara konsep sekuritisasi aset merupakan program ideal untuk jangka panjang, dan program tersebut harus ditunjang dengan langkah jangka pendek di tengah ancaman inflasi seperti sekarang lewat insentif fiskal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
