Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram masih banyaknya barang-barang impor di berbagai kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Padahal, barang – barang tersebut merupakan barang – barang yang dapat diproduksi di dalam negeri.
“Bagaimana APBN, bagaimana APBD, bagaimana anggaran BUMN itu bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi kita sendiri. Caranya, ya kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli, untuk bangga pada buatan kita sendiri, bangga buatan Indonesia,” kata Jokowi saat memberikan arahan Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jumat (25/3).
Kegeraman Jokowi bukan tanpa alasan. Dalam catatan nya, CCTV, seragam sepatu tentara dan polisi, alat kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, alat mesin pertanian seperti traktor hingga alat tulis, buku tulis dan laptop sekolah ternyata masih ada yang berasal dari impor.
Baca Juga: Aturan Terbaru: Bila Belum Divaksin, PPLN dapat divaksinasi di Bandara
“Jangan ini diteruskan, stop, sehingga melompat nanti kalau kita semuanya beli produk dalam negeri meloncat pertumbuhan ekonomi kita,” ucap Jokowi.
Jokowi meyakini jika semua Kementerian, Lembaga, BUMN dan TNI/Polri serta Pemerintah Daerah benar-benar menerapkan meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, TKDN, PDN dan UMKM maka akan membuka sebanyak 2 juta lapangan pekerjaan baru.
Tahun ini, kata Jokowi, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah ditargetkan untuk membelanjakan anggarannya sebanyak Rp 400 Triliun untuk belanja produk dalam negeri (PDN), termasuk yang diproduksi (Produk Dalam Negeri) dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
“Sekarang kita hanya minta 40 persen dulu, targetnya gak banyak-banyak,” ucap Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Ungkapkan Reshuffle, Nama Tiga Menteri Ini Disentil
Jokowi juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Keuangan mengawasi penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dan BUMN.
“Saya minta BPKP dan Kementerian Keuangan betul-betul mengawasi transaksi yang ada dan laporan harian kepada saya," ujar Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
