Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan
SEMARANG. PT Kereta Api Indonesia (KAI) Derah Operasi (Daop) IV Semarang meluncurkan satu kereta khusus untuk wilayah Kendal-Demak-Ungaran-Semarang-Purwodadi yang diberi nama Kedung Sepur.
Untuk tahap pertama, KA Kedung Sepur ini baru melintasi tiga wilayah, yakni Weleri (Kendal), Kota Semarang hingga Gubug (Grobogan). Kereta ini juga melintasi wilayah Kabupaten Demak, yakni Stasin Brumbung di wilayah Kecamatan Mraggen yang merupakan wilayah perbatasan dengan Kota Semarang.
“Hari ini, kami luncurkan KA Komuter Kedung Sepur. Kami luncurkan dalam rangka mengurai kemacetan di jalan raya Weleri-Semarang-Gubug sekaligus memperingati HUT ke-69 PT KAI,” kata Kepala PT KAI Daop IV Semarang, Wawan Ariyanto di Semarang, Minggu (28/9).
KA Komuter Kedung pur ini diluncurkan pada Minggu Siang. Kereta mengambil jalur Weleri (Kendal) - Kaliwungu (Kendal) - Mangkang (Semarang) - Semarangponcol (Semarang) - Alastua (Semarang) - Brumbung (Demak)- Gubug (Grobogan).
Rangkaian KA mengunakan empat rangkaian gerbong kereta Rel Diesel Elektrik (KRDE) dengan daya kapasitas mengangkut penumpang mencapai 200 penumpang. Adapun tarif dipatok Rp 15.000 per penumpang.
“Tarifnya jauh dekat sama Rp 15.000, dengan jarak tempuh total dari Stasiun Gubug ke Stasiun Weleri kurang lebih 1,5 jam,” tambah Dia.
Untuk tiket, bisa dilayani tujuh hari sebelum hari pemberangkatan di loket-loket stasiun. Penamaan KA Komuter Kedung sepur, lanjut Wawan, merupakan penamaan yang dipilih Gubernur Jateng Ganjar Pranowo karena melintasi lima wilayah tersebut.
Dihubungi secara terpisah, pakar transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Djoko Setiowarno mengatakan secara umum, KA Komuter bisa membantu aktifitas transportasi warga Kendal, Semarang dan Grobogan yang hendak bermobilisasi.
Hanya saja, kata Dia, tarif yang dipatok Rp 15.000 dianggap masih terlalu mahal bagi warga untuk bepergian dengan KA tersebut untuk tiap harinya. “Rp 15.000 sangat terasa mahal bagi warga untuk aktifitas transportasi. Sangat mungkin mendapat Publik Service Obligation (PSO)tahun 2015 jika Pemprov Jawa Tengah dapat ajukan ke Direktorat Jendral Perkeretapian Kemenhub untuk dapat bantuan, sehingga tarif mampu ditekan maksimal Rp 5.000,” sarannya. (Nazar Nurdin)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
