Kemenperin dorong produktivitas dan daya saing industri elektronik

Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus memacu produktivitas dan daya saing industri elektronik sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Terlebih, industri elektronik merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0.

Pada akhir pekan kemarin, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan peninjauan pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong di Batam, khususnya di dua perusahaan elektronik, yakni PT Philips Industries Batam (Philips) dan PT Sat Nusapersada Tbk (Satnusa).

“Kami mengapresiasi keputusan para pelaku industri yang segera ikut serta dalam program vaksinasi Gotong Royong. Hal ini dapat mendorong para pekerjanya bisa bekerja lebih produktif lagi. Upaya ini akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” kata Agus dalam siaran pers di situs Kemenperin, Senin (14/6).

Pada kesempatan tersebut, total sebanyak 11.000 tenaga kerja dari PT Philips Industries Batam dan PT Sat Nusapersada Tbk memperoleh vaksinasi Gotong Royong. Philips Batam adalah perusahaan yang memproduksi home appliances, sedangkan Satnusa memproduksi peralatan teknologi informasi (IT).

Kota Batam yang notabene memiliki banyak pabrik manufaktur tentunya merupakan salah satu wilayah yang harus waspada dalam masa pandemi, karena menanggung risiko menunda atau berhenti produksi jika banyak tenaga kerjanya yang terpapar Covid-19. Pemberian vaksinasi dalam skala besar perlu dilakukan agar bisa mendorong kegiatan produksi di sektor industri sehingga dapat membangkitkan kembali perekonomian daerah dan nasional.

Selama masa pandemi, Philips Batam masih dapat menjaga tingkat utilisasi produksinya relatif stabil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Strategi pemasaran ekspor 100% yang terdiversifikasi ke berbagai wilayah dan negara menjadi kelebihan dari perusahaan.

Di sisi lain, Philips Batam juga berusaha dapat masuk ke pasar dalam negeri. Secara kemampuan produksi, perusahaan ini sudah mampu memproduksi produknya dengan kandungan nilai lokal mencapai 40%--70%.

“Kami mengapresiasi kinerja perusahaan yang sangat gigih melakukan proses produksi di tengah masa pandemi ini. Seperti kita ketahui, akibat adanya pandemi ini, banyak kebijakan seperti pembatasan sosial ataupun lockdown di luar negeri yang tentu mempengaruhi permintaan perusahaan,” ungkap Agus.

Sementara itu, Satnusa juga sudah terus berupaya mengembangkan industrinya dengan memproduksi Smartphone 5G, melengkapi lini 4G yang sudah diproduksi sebelumnya. Produk smartphone perusahaan dipasarkan baik di dalam negeri maupun untuk keperluan ekspor. Saat ini, kapasitas produksi smartphone Satnusa sudah mencapai 3 juta unit per bulan.

Pemerintah mengapresiasi inisiatif Satnusa yang mulai menargetkan potensi pasar yang muncul seiring dengan berkembangnya teknologi 5G. “Ke depannya, kami akan mendorong perusahaan agar dapat memproduksi produk-produk yang termasuk dalam ekosistem 5G agar Indonesia dapat memperoleh manfaat yang signifikan dalam peralihan ke teknologi 5G,” papar Agus.

Untuk mendukung proses produksi produk high-tech, Satnusa telah menanamkan investasi sekitar Rp 1,1 triliun untuk membuat 20 lini Surface Mount Technology (SMT). Satnusa telah mampu membuat Printed Circuit Board (PCB) 16 layer dan PCB fleksibel 4 layer.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Taufiek Bawazier menyampaikan pentingnya penguasaan teknologi SMT untuk pendalaman industri ke hulu.

“Melihat kemampuan produksi Satnusa yang sudah menggunakan lini SMT secara massif, kami menilai bahwa perusahaan dapat didorong untuk memperdalam kapabilitasnya hingga ke komponen semikonduktor,” imbuh dia.

Apalagi, kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan terputusnya rantai suplai global untuk chip, akan menjadi kesempatan bagi industri dalam negeri untuk mulai masuk ke produk hulu. Upaya ini akan didorong oleh pemerintah melalui peningkatan kebijakan TKDN sehingga pendalaman struktur industri dapat tercapai.