/2023/10/30/2092013017.jpg "Rupiah Melemah ke Rp 18.000, Pelaku Industri Mulai Hitung Risiko Inflasi")
Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) mulai memunculkan kekhawatiran terhadap kinerja sektor manufaktur nasional.
Meski dampaknya belum langsung tercermin pada harga barang, tekanan terhadap biaya produksi diperkirakan akan meningkat apabila depresiasi rupiah berlangsung dalam jangka panjang.
Baca Juga: Rupiah ke Rp18.000, Ikappi: Belum Berdampak ke Pasar, tapi Harga Bawang Merah Melejit
Manager Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi mengatakan, sebagian industri saat ini masih mampu meredam dampak pelemahan rupiah berkat kontrak lindung nilai (hedging).
Namun, perlindungan tersebut bersifat sementara dan tidak mencakup seluruh kebutuhan devisa perusahaan.
"Pelemahan rupiah hingga menembus Rp 18.000 per dolar AS memang belum langsung diikuti kenaikan harga karena sebagian industri masih terlindungi kontrak hedging. Namun, instrumen ini memiliki batas waktu dan cakupan," ujar Badiul kepada Kontan.co.id, Minggu (7/6/2026).
Menurut dia, ketika kontrak lindung nilai berakhir, pelaku usaha akan menghadapi biaya impor yang lebih mahal karena harus membeli dolar AS pada kurs yang lebih tinggi.
Badiul menjelaskan, umumnya kontrak hedging hanya mencakup sekitar 30%-70% kebutuhan devisa perusahaan dengan jangka waktu 3-12 bulan.
Baca Juga: PalmCo Klaim, Fasilitas Baru di Surabaya Pangkas Biaya Logistik Minyak Goreng 40%
Jika kurs Rp 18.000 per dolar AS bertahan lebih lama dari masa kontrak tersebut, biaya impor bahan baku berpotensi meningkat 8%-15% dan mulai menggerus margin usaha.
Ia menilai sebagian besar industri masih dapat beradaptasi pada kisaran kurs Rp 16.000-Rp 17.000 per dolar AS.
Namun, ketika kurs bertahan di atas Rp 18.000 dalam beberapa bulan, tekanan biaya akan semakin sulit diserap, terutama oleh sektor farmasi, elektronik, kimia, dan otomotif.
Dalam kondisi tersebut, perusahaan berpotensi melakukan penyesuaian harga jual apabila langkah efisiensi dan strategi lindung nilai tidak lagi mampu menahan kenaikan biaya.
"Dalam skenario tersebut, harga produk manufaktur berpotensi naik 3%-7%. Dampaknya, inflasi dapat bertambah sekitar 0,5-1,5 poin persentase dan pertumbuhan ekonomi berisiko terkoreksi 0,2-0,5 poin persentase dari target semula," jelasnya.
Baca Juga: Sentra Garam di Rote Ndao Jadi Tumpuan Swasembada Garam 2027, Seberapa Realistis?
Karena itu, Badiul menilai kebijakan pemerintah tidak cukup hanya berfokus menjaga stabilitas nilai tukar. Pemerintah juga perlu mempercepat program substitusi impor, memperkuat industri bahan baku domestik, serta memperluas akses lindung nilai bagi pelaku industri.
"Tanpa pembenahan struktur industri, setiap pelemahan rupiah akan terus berulang menjadi inflasi, menekan daya beli, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi," katanya.
Tekanan akibat pelemahan rupiah mulai dirasakan sejumlah sektor industri. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto mengatakan, industri keramik saat ini menghadapi tekanan ganda dari kenaikan harga gas dan depresiasi rupiah.
Selain membayar sebagian kebutuhan energi dalam mata uang dolar AS, industri keramik juga masih mengimpor sejumlah bahan baku dan komponen produksi.
"Jadi satu, harga gas naik ini kami terpukul, kedua kami membayar gas dengan menggunakan US Dollar. Jadi kita bisa bayangkan ini dua impact," ujar Edy saat ditemui di NICE Tangerang, Kamis (5/6/2026).
Baca Juga: Jetour Ramaikan Persaingan SUV China di Indonesia, Bidik Penjualan 1.000 Unit T1
ASAKI mencatat industri hanya memperoleh sekitar 40%-45% pasokan gas dengan skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar US$ 7 per MMBTU. Sisanya harus dipenuhi melalui gas hasil regasifikasi LNG yang harganya mencapai US$ 21 per MMBTU.
Meski menghadapi kenaikan biaya produksi, pelaku industri keramik belum berencana menaikkan harga jual karena masih dibayangi ketatnya persaingan produk impor dan lemahnya daya beli masyarakat.
Tekanan serupa juga dirasakan industri ban nasional. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) Azis Pane mengatakan, kenaikan harga bahan baku berbasis fosil akibat konflik di Timur Tengah, ditambah pelemahan rupiah, terus meningkatkan biaya produksi.
Menurut Azis, tingginya ketidakpastian pasar bahkan membuat perusahaan kesulitan memperoleh perlindungan nilai tukar.
"Mau di-hedging, enggak mau lagi lembaga hedging. Karena enggak jelas," katanya kepada Kontan beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Integrated Healthcare Indonesia (IHI) Gandeng Sun Energy, Operasikan PLTS 777,98 kWp
Di sektor tekstil, pelemahan rupiah juga memperbesar biaya impor bahan baku. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengatakan, industri hulu tekstil saat ini menghadapi tekanan dari depresiasi rupiah dan kenaikan harga minyak dunia.
Menurut Farhan, industri masih bergantung pada impor bahan baku seperti mono ethylene glycol (MEG) dan paraxylene (PX), sehingga kenaikan biaya produksi sulit dihindari.
Meski demikian, pelaku usaha memilih tetap menjalankan operasional dibanding menghentikan produksi yang justru berisiko menimbulkan kerugian lebih besar.
Melihat kondisi tersebut, Farhan mendorong pemerintah dan Bank Indonesia segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah guna mengurangi tekanan terhadap sektor manufaktur.
Jika pelemahan rupiah bertahan di level Rp 18.000 per dolar AS dalam periode yang panjang, Badiul mengingatkan masyarakat berpotensi menghadapi risiko ganda berupa kenaikan harga barang akibat imported inflation di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi.
"Dengan kata lain, persoalannya bukan hanya pelemahan rupiah, tetapi potensi munculnya tekanan inflasi ketika mesin pertumbuhan ekonomi justru kehilangan tenaga," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
