Reporter: Elisabeth Adventa | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Keberadaan data pangan yang ada di Kementerian Pertanian (Kemtan) punya peran penting dalam menentukan arah kebijakan sektor pertanian nasional. Hanya saja, data pangan yang dirilis Kemtan selama ini masih meragukan bagi berbagai pihak karena kerap berbeda dengan fakta di lapangan.
Karena itu, Kemtan berencana untuk membenahi data pangan yang dimiliki saat ini. Ketua Bidang Data Non Komoditas Pusat Data Internal (Pusdatin) Kemtan Dewa Cakrabawa mengungkapkan, pemerintah juga punya keresahan yang sama seperti yang dirasakan masyarakat. Makanya, Pusdatin Kemtan telah mengupayakan kerjasama dengan beberapa pihak untuk memperbaiki metodologi statistik untuk data pangan ini.
Kemtan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS untuk mengumpulkan data produktivitas produksi pangan. "Sedangkan Kemtan akan mengukur luas lahan baku dan data produksi," ungkap Dewa, Jumat (17/3).
Ia mengutarakan bahwa saat ini Pusdatin Kamtan juga telah menggunakan citra satelit Landsat 8 untuk memonitor pertumbuhan areal tanaman untuk produksi pangan.
Selain itu, Kemtan juga akan menggabungkan data dari dinas pertanian di tiap daerah untuk membandingkan dengan hasil citra satelit tersebut. Meski begitu, proses perbandingan hasil citra satelit dan data yang dikeluarkan dinas pertanian daerah hingga kini belum dilakukan secara rinci sebagai bahan evaluasi.
Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menyebut data yang dikeluarkan Kemtan selama ini menyatakan produksi pangan meningkat sebagai indikator keberhasilan. Namun, hal ini ternyata berbeda dengan kondisi di lapangan karena harga pangan tetap tinggi, "Logika ekonomi, kalau produksi meningkat, harga otomatis akan turun," ungkap Faisal.
Karena itulah Faisal meragukan validitas dan tingkat akurasi data Kemtan, terutama data produksi dan luas lahan. Pasalnya, BPS sendiri belum berani merilis data produksi pangan tahun 2016.
Untuk itu, Faisal menyarankan perlu ada reformasi data. Tidak hanya di Kemtan, tetapi di seluruh lembaga pemerintah, agar program dan anggarannya sesuai sasaran dan bukan sekadar pencitraan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
