Ketergantungan Impor LNG Mengintai, Pasokan Gas Domestik Perlu Diperkuat

Penulis: Chelsea Anastasia, Chelsea Anastasia | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebutuhan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair nasional dinilai perlu diiringi dengan pengurangan ketergantungan impor. Di saat yang sama, kemampuan pasokan LNG dalam negeri dalam jangka panjang dinilai masih perlu diperkuat.

Mengutip Instagram resmi BP BUMN, Danantara mendorong Pertamina menguatkan pasokan gas dalam negeri guna mendukung ketahanan energi nasional. Dalam pertemuan pada Kamis (10/9/2026) lalu tersebut, Pertamina menyebutkan kebutuhan LNG akan makin dominan setelah 2025. Bahkan, pada tahun 2029, LNG disebut akan mengisi lebih dari 50% seluruh pasokan gas nasional.

Di sisi lain, secara kawasan, laporan Energy Shift Institute (ESI) pada 3 September 2026 memperkirakan bahwa Asia Tenggara dapat menjadi net importir gas pada 2027–2028 seiring produksi domestik yang menurun dan permintaan yang meningkat.

Baca Juga: Kemenperin Bidik Substitusi Impor dari Produksi Grease Shell

Kondisi tersebut dinilai membuat Asia Tenggara semakin rentan terhadap gangguan geopolitik dan gejolak harga global. Selat Hormuz dinilai menjadi salah satu titik risiko, mengingat jalur tersebut membawa hampir sekitar 30% impor gas Asia Tenggara. 

Bahkan berdasarkan proyeksi International Energy Agency (IEA), biaya impor LNG Asia Tenggara berisiko melonjak tiga kali lipat, dari sekitar US$ 80 miliar pada 2024 menjadi US$ 245 miliar pada 2035.

Memang, produksi gas domestik dinilai belum cukup dalam jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna mengatakan, porsi konsumsi domestik yang terus naik menandakan penggunaan gas domestik untuk kebutuhan sendiri akan semakin dominan dan pemasukan ekspor akan semakin berkurang.

"Memang ada lapangan gas yang berpotensi masuk, namun penurunan produksi jangka panjang tetap menantang tanpa eksplorasi yang signifikan," jelasnya kepada Kontan, Selasa (15/9/2026).

Putra memaparkan, sektor pengguna gas setidaknya ada tiga, yakni pupuk, industri berat, dan listrik. Dengan keterbatasan kapasitas produksi dan ruang fiskal, pemerintah pun harus mampu memilih sektor yang akan jadi prioritas untuk mendapatkan dukungan fiskal.

"Sektor ketenagalistrikan harus mampu memanfaatkan semua opsi lain, termasuk energi bersih, sebelum memaksa ekspansi gas besar-besaran karena biaya listrik LNG mahal," lanjut Putra.

Ia menegaskan pentingnya berhati-hati dalam melakukan ekspansi penggunaan gas, khususnya di sektor ketenagalistrikan.

Dia memandang permintaan saat ini merupakan demand semu yang ditopang oleh subsidi silang oleh pemerintah.

"Peningkatan permintaan dengan harga tersubsidi berisiko mengulang kisah lama, di mana permintaan tumbuh sementara beban subsidi menumpuk," jelasnya.

Memang, harga LNG yang jauh lebih mahal dari gas pipa masih menjadi tantangan utama untuk penggunaan dalam negeri. Namun, kepastian hukum dalam investasi juga dinilai penting.

Sebab, kata Putra, jika pemerintah terus mengintervensi para pelaku usaha secara mendadak seperti dengan mengendalikan harga atau melarang ekspor, prospek investasi akan semakin surut.

Senada, Pengamat Migas sekaligus Direktur Utama Petrogas Jatim Utama Cendana, Hadi Ismoyo menjelaskan bahwa produksi LNG Indonesia saat ini sekitar 18 juta ton per tahun dan belum cukup untuk kebutuhan jangka panjang.

"Dengan asumsi 60% domestik dan 40% ekspor, artinya terdapat alokasi 10,8 juta ton per tahun untuk domestik," katanya kepada Kontan, Selasa (15/9/2026).

Jumlah tersebut setara dengan sekitar 1.538 juta ton LNG per tahun (MMSCFD) dan dinilai hanya cukup untuk mengamankan pasokan dalam jangka pendek.

Menurut dia, porsi ekspor perlu dialihkan untuk memenuhi kebutuhan domestik dalam jangka menengah dan panjang. Melalui langkah tersebut, bisa setara dengan tambahan pasokan sekitar 2.564 MMSCFD untuk pasar dalam negeri.

Untuk mengantisipasi kebutuhan jangka panjang, Hadi menilai eksplorasi gas perlu digenjot untuk menemukan cadangan besar baru terutama di wilayah potensial migas, seperti Sumatra bagian Utara, Sumatra Bagian Tengah, Sumatra Bagian Selatan, Lepas Pantai Kutai, Lepas Pantai Tarakan, dan Timur Laut Jawa hingga Nusa Tenggara.

"Perlu eksplorasi besar besaran untuk mencari giant gas discovery di enam sweet spot,” ujar Hadi.

Di sisi lain, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas) menyoroti persoalan infrastruktur dalam upaya peningkatan produksi migas, seperti pipa gas maupun fasilitas regasifikasi.

"Namun masalahnya pembangunan infrastruktur mahal dan keekonomiannya kecil, sehingga sulit untuk menarik investor," katanya kepada Kontan, Selasa.

Untuk itu, Moshe menilai bahwa infrastruktur penting gas seharusnya bisa dibiayai atau didukung oleh pemerintah melalui pembiayaan negara ataupun alokasi dana.

"Dengan adanya jaringan infrastruktur gas yang memadai, biaya pasokan akan menjadi lebih murah," imbuh Moshe.

Baca Juga: Shell Resmikan Pabrik Gemuk Berkapasitas 12 Kiloton per Tahun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News