Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya memperkuat kebijakan dan praktik pengurangan susut dan sisa pangan (SSP) di sektor bisnis menjadi sorotan dalam kegiatan Knowledge Sharing: From Policy to Plate yang digelar Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) bersama GRASP 2030 di Ra Suites Simatupang, Jakarta.
Acara ini menghadirkan pemaparan kebijakan nasional, diskusi panel, hingga sesi interaktif yang menghasilkan masukan komprehensif bagi strategi pengurangan SSP di Indonesia.
Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas, Jarot Indarto, menyampaikan keynote speech mengenai arah kebijakan pemerintah untuk mendukung sistem pangan berkelanjutan.
Baca Juga: Kolaborasi Lintas Sektor, HMSP Perluas Jangkauan Produk Bebas Asap
Diskusi panel melibatkan Nita Yulianis dari Badan Pangan Nasional, Agus Rusly dari Kementerian Lingkungan Hidup, Rimbawan dari IPB, Morra Lovreza dari SOS Jakarta, dan Margaret Jewell dari WRAP.
Para narasumber menyoroti strategi penyelamatan pangan nasional, pengelolaan sampah pangan, inovasi redistribusi, pengalaman praktik penyelamatan pangan, hingga pelajaran internasional seperti Good Samaritan Law dan studi kasus WRAP Food Pact.
Melalui forum tersebut, tercipta ruang bagi sinergi multipihak—pemerintah, dunia usaha, akademisi, NGO, hingga masyarakat sipil—untuk memperkuat langkah nyata dalam penanganan SSP.
Selain diskusi substansial, kegiatan ini juga menjadi momentum perayaan empat tahun perjalanan GRASP 2030 sekaligus pembukaan rangkaian peringatan International Day of Awareness of Food Loss and Waste (IDAFLW) 2025.
Baca Juga: Kolaborasi Lintas Sektor Memperkuat Akses Kesehatan di Derah
Direktur Eksekutif IBCSD, Indah Budiani, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci dalam mengatasi SSP.
“Empat tahun perjalanan GRASP 2030 membuktikan bahwa gotong royong antara pemerintah, bisnis, akademisi, dan masyarakat sipil adalah kunci dalam mengatasi susut dan sisa pangan,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (9/9//2025).
Hal senada disampaikan Chairwoman GRASP 2030 sekaligus Head of Sustainability Nutrifood, Angelique Dewi. Ia menekankan pentingnya dukungan kebijakan yang berpihak pada dunia usaha agar langkah pengurangan SSP lebih terarah.
“Tema From Policy to Plate mengingatkan kita bahwa apa yang diputuskan di level kebijakan akan memengaruhi seluruh rantai pangan hingga ke piring,” kata Angelique.
Sejak diluncurkan pada 2021, GRASP 2030 berkembang dari sembilan menjadi 39 penandatangan yang terdiri atas pelaku usaha dan organisasi di sepanjang rantai pasok pangan. Pertumbuhan ini mencerminkan semakin kuatnya kolaborasi multipihak dalam pengurangan SSP di Indonesia.
Baca Juga: Rumah Dampak DITIRO Hadir, Yayasan BUMN Dorong Inovasi Sosial Lintas Sektor
Acara ditutup dengan rangkuman poin-poin utama diskusi serta ajakan memperluas keterlibatan pemangku kepentingan. GRASP 2030 menegaskan komitmennya untuk terus menjadi platform kolaborasi yang menjembatani kebijakan dengan praktik bisnis, demi terwujudnya sistem pangan Indonesia yang berkelanjutan.
Selanjutnya: Menkeu Purbaya: Saya Baru Menjabat, Kemarin Kalau Ada Kesalahan Kata Mohon Maaf
Menarik Dibaca: Ini Kesalahan Saat Menjalani Diet Asam Urat, Wajib untuk Dihindari!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
