kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.518.000   -12.000   -0,47%
  • USD/IDR 18.252   86,00   0,47%
  • IDX 5.251   135,86   2,66%
  • KOMPAS100 678   18,59   2,82%
  • LQ45 543   16,42   3,12%
  • ISSI 168   2,84   1,72%
  • IDX30 307   9,92   3,34%
  • IDXHIDIV20 417   14,73   3,66%
  • IDX80 78   2,13   2,80%
  • IDXV30 113   2,90   2,64%
  • IDXQ30 104   3,35   3,33%

KPPU bentuk tim pengendalian harga pangan untuk awasi gejolak harga


Kamis, 10 Maret 2011 / 18:21 WIB
ILUSTRASI. Perdana Menteri sementara Mahathir Mohamad. REUTERS/Lim Huey Teng


Reporter: Rizki Caturini, Evilin Falanta | Editor: Rizki Caturini

JAKARTA. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bakal ikut campur tangan dalam pengendalian harga komoditi dengan membentuk tim program pengendalian harga pangan.

Beberapa komoditi pangan yang sensitif terhadap gejolak harga seperti beras, minyak goreng, mi instan dan tepung terigu menjadi objek pengawasan tim KPPU yang baru terbentuk tiga minggu ini.

"Kami menjaga agar gejolak harga pangan bisa dihindari yang ujung-ujungnya untuk menghindari persaingan yang tidak sehat di tingkat para pelaku usaha," ujar Ketua KPPU M. Nawir Messi.

Salah satu fokus KPPU adalah mengawasi harga beras, di mana kini pasokan global kian menipis. Sebelumnya Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) malah menargetkan produksi gabah tahun ini bisa naik 5% sebanyak 70,01 juta ton dibanding tahun 2010.

Namun ternyata, KPPU melihat bahwa kondisi di lapangan terlihat bahwa ancaman hama wereng membuat target Kementan itu bakal sulit tercapai. "Di Jawa Timur sekitar 90% tanaman padi sudah coklat," ujarnya.

Untuk itulah menurut Nawir, regulasi pemerintah seperti kebijakan impor beras dan waktu pelaksanaan impor yang tepat, harus dibenahi agar gejolak harga pangan bisa ditanggulangi. "Selain itu, kita pun harus mengawasi disparitas harga di petani dan di level ritel agar tercipta perekonomian yang berlandaskan keadilan," ujarnya.

Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar mengakui, Pemerintah memang harus mengelola kiriman impor lebih baik agar tidak kesulitan mencukupi stok pangan di dalam negeri. Sebab, tidak hanya Indonesia yang membutuhkan impor pangan.

Makanya, pemerintah berusaha menambah kapasitas produksi agar bisa menutupi kebutuhan pangan dalam negeri. "Seperti mendorong pembibitan dan memperbaiki infrastruktur pertanian seperti sistem irigasi," ujar Mahendra.





Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×