kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.580.000   6.000   0,23%
  • USD/IDR 17.928   15,00   0,08%
  • IDX 6.119   81,97   1,36%
  • KOMPAS100 788   11,28   1,45%
  • LQ45 603   7,78   1,31%
  • ISSI 213   2,98   1,42%
  • IDX30 336   5,02   1,52%
  • IDXHIDIV20 429   6,53   1,54%
  • IDX80 90   1,23   1,39%
  • IDXV30 116   1,54   1,34%
  • IDXQ30 110   1,55   1,44%

Kredit Rp 1 Triliun untuk Kredit Peternak Sapi


Rabu, 05 November 2008 / 09:26 WIB


Reporter: Uji Agung Santosa

JAKARTA. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 1 triliun sebagai fasilitas subsidi kredit peternakan sapi dan peremajaan tanaman kakao di Sulawesi Selatan mulai 2009. Alokasi diambilkan dari pemotongan anggaran subsidi pupuk 2009 yang semula dianggarkan sebesar Rp 18 triliun menjadi Rp 17 triliun.
 
Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas Wahyuningsih Darajati mengatakan untuk tahap pertama sekitar Rp 145 miliar akan diberikan untuk fasilitas subsidi kredit peternakan sapi dan sebagian besar lainnya untuk peremajaan tanaman kakao. "Nantinya pemerintah akan menanggung 7% dari kredit yang diajukan peternak. Skema ini untuk mendorong surplus daging sapi tahun 2010," katanya di Jakarta, Selasa (4/11).
 
Di sisi lain, Wahyuningsih mengatakan perlunya jaminan asuransi untuk produk-produk pertanian terutama yang ditujukan untuk ekspor seperti cokelat, sawit, dan karet. Itu dilakukan agar petani tidak terlalu terpukul jika harga komoditi di pasar internasional sedang jatuh.
 
Menurutnya, asuransi produk pertanian sudah lazim di negara-negara maju, di mana mekanismenya setiap melakukan ekspor produk-produk pertanian saat harga bagus, ada semacam pemotongan atau retribusi untuk membayar premi asuransi. Nantinya asuransi menjamin dalam kondisi ketidakpastian.
 
Sejauh ini asuransi produk pertanian itu belum direncanakan serius karena belum pernah mengalami penurunan harga komoditi yang ekstrem sebelumnya. Selain itu, lembaga-lembaga pembiayaan belum tertarik pada produk pertanian juga perikanan karena risikonya besar.
 
Staf Ahli Bappenas Bidang Revitalisasi Pertanian Dedi M. Masykuryadi mengatakan saat ini belum ada koordinasi di tingkat petani Indonesia sehingga usulan asuransi pertanian sulit untuk dilakukan. "Langkah mengasuransikan itu sebaiknya dilakukan himpunan petani, bukan oleh pemerintah lagi," katanya.
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN30
Kontan Academy
CFO Lens Winning Sales Proposal

[X]
×