Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) hingga kini masih terus digodok pemerintah.
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan, usulan dari Asian Development Bank (ADB) telah disampaikan ke Pemerintah.
"Dalam hal ini Kementerian ESDM yang menyampaikan hasil kajian yang telah dilakukan khususnya untuk PLTU Cirebon 1," kata Dadan kepada Kontan, Jumat (19/4).
Dadan menambahkan, pemerintah kini masih mempelajari lebih lanjut soal usulan yang ada dan menyelaraskan dengan regulasi atau kebijakan yang ada. Meski demikian, Dadan tak merinci lebih lanjut usulan-usulan yang dimaksud.
Baca Juga: Menilik Dampak Pemensiunan PLTU Cirebon-1 dan Pelabuhan Ratu ke Perekonomian Daerah
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden ADB Masatsugu Asakawa di Washington DC, Amerika Serikat.
Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani membahas kelanjutan kerja sama proyek uji coba pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara Cirebon-1 berkapasitas 1 x 660 Mega Watt (MW). Proyek tersebut rencananya akan dibiayai oleh pihak ADB.
"Melalui kerja sama peluncuran Mekanisme Transisi Energi (ETM) pada Presidensi G20 Indonesia 2022 lalu, saat ini kita bekerja sama dalam uji coba pemensiunan dini salah satu pembangkit listrik tenaga batu bara sebesar 660 MW," kata Sri Mulyani dikutip dari laman Instagramnya @smindrawati, Jumat (19/4).
Menurutnya, kerja sama ini juga menjadi bukti bahwa transisi energi tidak bisa dilakukan oleh suatu negara sendiri. Keterlibatan peranan Bank Pembangunan Multilateral (MDB) dan sektor swasta sangat diperlukan.
Dalam lawatannya ke Amerika Serikat, Sri Mulyani turut membahas skema Just Energy Transition Partnership (JETP) dengan International Partners Group (IPG). Sejumlah poin yang dibahas yakni upaya dan perbaikan yang perlu dilakukan terkait transisi energi berkeadilan.
"Dalam diskusi bersama negara-negara anggota JETP tadi, kami membahas struktur pendanaan dimana terdapat porsi hibah sebesar 3% dari komitmen dana publik dan sekitar 60% adalah pinjaman dana lunak. Saya menekankan perlunya pendanaan yang lunak, penyederhanaan akses dan pentingnya menjaga transparasi dan akuntabilitas," jelas Sri Mulyani.
Adapun, pendanaan melalui skema JETP di Indonesia nantinya dapat disalurkan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) lewat program Energy Transition Mechanism (ETM) - Country Platform.
Skema ini akan menghimpun sumber daya keuangan dan dukungan internasional. Salah satu pilot project yang difasilitasi dalam skema ini yakni pensiun dini PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 MW dengan kebutuhan investasi mencapai US$ 1,3 miliar dalam 7 tahun ke depan.
Dalam catatan Kontan, rencana pemensiunan PLTU Cirebon 1 telah mengantongi komitmen pendanaan dari ADB dan Indonesia Investment Authority (INA) melalui skema ETM. Diharapkan transaksi dapat selesai pada semester I 2024.
Setidaknya sampai tahun lalu, besaran Climate Investment Fund (CIF) atau pembiayaan transisi energi telah mencapai Rp 7,66 triliun.
Baca Juga: Kementerian ESDM Susun Peta Jalan Pemensiunan Dini Pembangkit Batubara
Jumlah pendanaan tersebut merupakan komitmen yang diperoleh Pemerintah Indonesia melalui CIF.
Nantinya, pendanaan ini akan digunakan untuk membiayai sejumlah program seperti pensiun dini PLTU, eksplorasi opsi repuporsing pensiun dini PLTU hingga untuk mendukung upaya mitigasi dampak pada aspek sosial dan ekonomi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, dalam dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) oleh JETP, dari total kebutuhan investasi yang mencapai 97,3 miliar tersebut tak ada alokasi untuk pensiun dini PLTU.
"Kalau dari JETP dalam dokumen CIPP belum ada. Menurut saya harusnya ada karena dalam proses penyusunan CIPP sebenarnya PLN menawarkan 6 GW yang mau dipensiunkan sampai 2030 tapi mereka mengajukan adanya dana kompensasi yang cukup besar nilainya," kata Fabby kepada Kontan, Jumat (19/4).
Fabby menjelaskan, setidaknya dibutuhkan hingga 9 GW kapasitas PLTU untuk dipensiunkan sampai 2030 mendatang. Hal ini juga untuk mendorong penetrasi pengembangan pembangkit energi terbarukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
