Minyak Dunia Melandai, Harga BBM Non-Subsidi Berpeluang Turun pada Juli 2026

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Terdapat peluang untuk mengevaluasi pergerakan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi pada periode Juli 2026. Hal ini menyusul tren penurunan harga minyak mentah jenis Brent ke level US$ 80 per barel, seiring meredanya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun menjelaskan bahwa peninjauan nilai jual produk hilir migas ini terus dilakukan perusahaan secara rutin. 

Kebijakan penyesuaian harga tersebut nantinya bakal diselaraskan dengan dinamika serta perkembangan pasar energi global yang bergerak fluktuatif dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Juga: , Pupuk Indonesia Realisasikan Ekspor Perdana 47.250 Ton Urea ke Australia

"Evaluasi harga BBM non subsidi dilakukan secara berkala bisa dalam periode waktu tertentu," ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (23/6). 

Roberth mengungkapkan, pihaknya selalu memantau indikator pembentuk harga formula minyak mentah sebagai dasar penetapan tarif ritel produk BBM non-subsidi di dalam negeri.

Terkait kepastian penurunan harga pada bulan depan, manajemen menyatakan peluang tersebut sangat terbuka lebar apabila indikator pasar internasional terus menunjukkan tren melandai. 

Penurunan harga minyak dunia ini diharapkan mampu memberi dampak yang lebih kondusif bagi perhitungan harga keekonomian komoditas energi tersebut.

"Apabila fluktuasi harga pasar dalam kurun waktu tertentu ini cenderung positif stay menurun dan kondusif, karena mengikuti harga pasar maka potensi penyesuaian harga BBM non subsidi dapat dilakukan. Penyesuaian harga akan mengikuti harga pasar dan mempertimbangkan dua poin di atas," pungkasnya.

Pengamat Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menjelaskan, penyelesaian konflik regional secara langsung mengoreksi premi geopolitik yang sempat melambungkan harga komoditas ini. 

"Jangka pendek, premi geopolitik yang sempat membawa Brent ke puncak US$117/barel (April) sedang terkoreksi cepat, pasca kerangka damai AS–Iran, Brent turun ke kisaran US$ 78–US$ 83, terendah sejak awal Maret, karena pasar memperkirakan pasokan kembali mengalir," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (22/6/2026). 

Yayan menghitung, tren penurunan harga minyak global tersebut bakal mentransmisikan dampak positif terhadap kalkulasi formula harga jual eceran BBM nonsubsidi domestik dalam kurun waktu dekat.  

"Non subsidi (Pertamax series) mengikuti formula, model saya memproyeksikan Pertamax turun bertahap dari Rp 16.250 (Juni) menuju Rp 12.100–Rp 13.500 pada Desember seiring ICP melandai. Jadi ruang penurunan harga non subsidi sudah terbuka sekarang (Dexlite/Pertamina Dex sudah dipotong)," ungkapnya. 

Kendati harga minyak mentah dunia melandai, Yayan menyarankan agar kebijakan harga untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tetap dipertahankan demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. 

"Subsidi (Pertalite/Solar) sebaiknya tidak buru-buru, tunggu konfirmasi tren 2–3 bulan hingga terlihat damai bertahan, mengingat risiko balik-arah 15%. Pemerintah sudah memastikan harga BBM subsidi tidak naik sampai akhir tahun, itu tepat untuk menjaga daya beli, asalkan bantalan SAL dijaga," tambahnya. 

Di sisi lain, pergerakan harga minyak yang fluktuatif sepanjang tahun ini dinilai membuat asumsi Indonesia Crude Price (ICP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 perlu ditinjau ulang. 

"Sudah tidak realistis sebagai titik tunggal. Realisasi ICP year-to-date hingga 31 Mei sudah US$ 91,9, jauh di atas asumsi US$ 70. Model saya memberi nilai harapan tertimbang ICP US$ 85,5 untuk 2026 di antara level damai (US$75– US$ 80) dan realisasi yang sudah tinggi," tuturnya. 

Guna mengantisipasi ketidakpastian pasar migas global ke depan, Yayan merekomendasikan pemerintah untuk segera menyiapkan bauran strategi anggaran yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan situasi di lapangan. 

"Pemerintah perlu menyiapkan simulasi skenario (misal ICP US$70/US$80/US$90), bukan satu angka, karena ketidakpastian regime jauh lebih besar dari pada error statistik biasa," pungkasnya.

Baca Juga: Pemadaman Listrik Bergilir oleh PLN, YLKI: Kompensasi Sepatutnya Diberikan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News