Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proses divestasi PT Vale Indonesia Tbk (INCO) tengah dikebut dan mendekati babak akhir. Saat ini pemerintah dan pihak Vale masih dalam tahap negosiasi harga.
Dalam proses negosiasi ini, ekonom UGM Fahmy Radhi mengingatkan agar pemerintah tidak perlu terburu-buru mencapai kesepakatan sebelum pemilu. Pasalnya, divestasi dan pemilu tidak memiliki keterkaitan langsung.
Divestasi Vale memiliki tenggat waktu hingga akhir tahun ini, untuk itu tetap harus ditetapkan batas waktu tertentu agar prosesnya tidak berlarut-larut. Namun dia bilang, jangan pula terburu-buru mengejar kesepakatan sebelum pemilu karena tidak memiliki keterkaitan.
“Keputusan divestasi Vale tidak berhubungan langsung dengan pemilu, tetapi targetnya kan 2024. Maka yang penting ditetapkan bulan tertentu di 2024 ini. Tak ada hubungannya dengan Pemilu,” ujar dia dalam keterangannya, Senin (12/2).
Baca Juga: Begini Kabar Kemajuan Proyek Smelter Milik Vale Indonesia (INCO)
Pasalnya, hingga kini negosiasi masih alot perkara harga yang ditawarkan Vale dan yang disanggupi pemerintah.
Fahmy menegaskan tidak fair jika Vale Indonesia menawarkan sesuai harga pasar kepada pemerintah. Pasalnya, proses divestasi ini seharusnya bisa menempatkan pemerintah, melalui MIND ID sebagai partner strategis.
“Saya kira Indonesia memiliki bargaining power yang cukup kuat, karena izin Vale berakhir 2025. Jadi kalau tidak mau harga sekian ya (izinnya) tak diperpanjang. Mereka pasti akan menyetujui, tetapi sampai sekarang belum diputuskan,” tegasnya.
Setelah proses divestasi selesai, maka diharapkan Vale Indonesia bisa berkontribusi lebih besar pada negara melalui dividen. Pemerintah Indonesia pun bisa ikut andil dalam pengambilan keputusan di dalam tubuh Vale.
Baca Juga: Aneka Tambang (ANTM) Targetkan Kenaikan Penjualan Komoditas Inti Tahun Ini
Dengan begitu, meski porsi kepemilikan pemerintah masih di bawah 51%, sudah menurutnya cukup menguntungkan bagi Indonesia.
“Yang paling penting harganya kalau pakai harga pasar tak fair. Karena tambangnya adalah tambang Indonesia” tegas dia
Sementara itu, anggota Komisi VII Fraksi PKS Mulyanto juga mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru mengejar divestasi rampung sebelum pemilu. Menurutnya pemilu dan divestasi Vale tidak memiliki keterkaitan. Untuk itu, Indonesia pun bisa mendapatkan harga yang terbaik dari proses divestasi ini.
Dia menyebutkan tujuan dari divestasi Vale ke MIND ID diharapkan bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada Indonesia dan memenuhi mandat UU Minerba.
Apalagi tambang Vale berada di bumi Indonesia selama lebih dari 50 tahun.
“Tentunya semakin murah semakin menguntungkan kita. Kalau memang tidak menguntungkan kita saya minta pemerintah sebaiknya tidak memperpanjang izin Vale,” tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
