Reporter: Noverius Laoli | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Secara kasat mata, tak ada yang berbeda dengan suasana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Karang, Jakarta Utara pada hari Sabtu (6/3) lalu. Saat KONTAN menyambangi lokasi ini tepat pukul 08.30 WIB, aktivitas bongkar muat ikan berjalan normal. Sejumlah kapal berukuran sekitar 30 Gross Ton (GT) bersandar di pelabuhan di samping gedung balai pelelangan ikan tersebut.
Berbagai jenis ikan seperti tongkol, kakap, bawal, tenggiri, dan sejumlah ikan ukuran kecil yang biasanya diolah menjadi ikan asin tampak ditumpuk dalam keranjang ikan. Ikan tersebut telah dibekukan dan dibungkus dalam plastik ukuran besar dengan berat sekitar 30 kilogram (kg) hingga 55 kg.
Meskipun aktivitas di sini tak berubah, TPI Muara Karang sedang meratapi nasib karena pasokan ikan yang berkurang drastis dari sebelumnya. Mansyur, seorang pengawas kapal ikan di Muara Karang ini menyebutkan, pasokan ikan berkurang hampir separuhnya dari kondisi normal.
Belakangan ini pasokan ikan di tempat tersebut hanya sekitar 30 ton per hari. Pasokan ikan tersebut jauh di bawah jumlah pasokan normal yang biasanya mencapai sekitar 50 ton per hari ke tempat ini.
Akibat penurunan pasokan ini, harga ikan pun melambung tinggi. Bahkan lonjakan harga jenis ikan tertentu bisa mencapai 50%. Misalnya, ikan kakap merah yang saat ini dijual seharga Rp 50.000 per kg-Rp 60.000 per kg dari harga normal yang hanya Rp 35.000 per kg.
Harga ikan tongkol juga naik dari biasanya yang sekitar Rp 13.000 per kg. Saat ini, harganya menjadi sekitar Rp 18.000 per kg. Ikan bawal dari sebelumnya sekitar Rp 35.000 menjadi Rp 45.000 per kg. Demikian juga dengan harga ikan tenggiri dari sebelumnya Rp 35.000 per kg melonjak menjadi Rp 50.000 per kg.
Selain cuaca buruk yang membuat nelayan banyak tak melaut, penurunan pasokan ikan juga sebagai imbas dari kebijakan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang larangan bongkar muat atau alih muatan kapal ditengah laut atau transhipment.
Kondisi TPI Muara Karang menjadi gambaran aktual pasar ikan yang kini kekurangan stok ikan sehingga harga ikan semakin mahal.
Mansyur mengungkapkan pandangannya bahwa dampak kebijakan larangan transhipment sudah terasa. Padahal, situasi ini tak akan terjadi jika pemerintah cermat memberlakukan kebijakan ini, yakni dengan tak memukul rata larangan transhipment ini. "Kapal kami tidak akan membawa ikan ke luar negeri, kok!" keluh Mansyur.
Muara dari kebijakan ini hampir terlihat. Perang terhadap illegal fishing atau pencurian ikan yang ditabuh pemerintah terbukti ampuh dengan kebijakan ini. Namun, ternyata efek domino kebijakan ini juga menyeret nelayan kecil dan tradisional seperti Mansyur yang tak bisa memasok ikan seperti sebelumnya.
Namun, pemerintah mengklaim sudah memprediksikan kondisi ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengantisipasi kekurangan pasokan ikan hasil tangkapan dengan sumber lain. Saat ini, pemerintah tengah berupaya menutup kekurangan ikan tangkap ini dengan menggenjot pasokan ikan budidaya.
Slamet Soebijakto, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP menyebutkan, pada tahun 2015 ini produksi ikan budidaya bisa mencapai 17,9 juta ton. Jumlah produksi tersebut meningkat dari jumlah tahun 2014 yang sekitar 14,52 juta ton
Dengan meningkatnya produk ikan hasil budidaya ini, pasokan ikan di Tanah Air tidak berkurang dan harga ikan bisa turun.
Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan mengakui harga ikan jenis tertentu masih mahal saat ini. Tapi, dia optimistis harga ikan di pasar mulai turun dalam waktu dekat.
Susi pun mengelak jika kebijakan larangan transhipment telah membuat pasokan ikan dalam negeri berkurang, sehingga sengaja membuat harga ikan mahal. Untuk itu, dia berencana mengeluarkan Surat Edaran (SE) izin transhipment bagi pengusaha perikanan lokal dengan syarat yang ketat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
