Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) meminta pemerintah untuk mengkaji kebijakan impor sapi bakalan dengan skema 1:5 secara menyeluruh.
Direktur Eksekutif Gapuspindo, Joni Liano mengatakan, kebijakan impor ini tidak hanya merugikan feedloter saja namun juga bisa menggagalkan program pemerintah.
Dengan kebijakan impor ini, Joni mengakui terjadi penurunan impor sapi bakalan oleh feedloter. Di tahun 2017, impor sapi bakalan menurun 20% menjadi sekitar 480.000 ekor, dibandingkan tahun sebelumnya yakni 600.000 ekor.
Padahal, produksi sapi lokal terus menurun sementara kebutuhan konsumsi daging masyarakat terus meningkat.
Menurut Joni, di tahun 2016 kebutuhan konsumsi daging sapi masyarakat dipenuhi 32% dari impor sementara 68% dari lokal. Sementara, tahun 2017, kebutuhan daging sapi masyrakat dipenuhi oleh impor sebesar 41% dan produksi dalam negeri menyumbang 59%.
"Artinya tiap tahun ada kenaikan impor karena produksi dalam negeri defisit. Bila kebijakan tersebut dipertahankan, akan ada kekurangan supply," ujar Joni kepada KONTAN, Senin (29/1).
Joni bilang, tahun ini Gapuspindo mengalokasikan impor sapi bakalan sebanyak 650.000 ekor. Meski begitu, dia bilang jumlah ini bisa saja tak terealisasi apabila kebijakan impor dengan skema 1:5 tersebut tetap dijalankan.
Pemerintah pun mencoba memenuhi kebutuhan konsumsi daging masyarakat dengan mengimpor daging beku. Sementara, Joni berpendapat, permintaan daging sapi segar oleh masyarakat masih tinggi.
Melihat pasokannya yang kurang, petani akan berupaya memenuhi kebutuhan ini dengan terus menyerap sapi-sapi lokal.
"Karena ketersediaan sapi lokal tidak memadai, bisa saja peternak memotong sapi betina, yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk dipotong. Bisa saja program Upsus Siwab juga tidak tercapai," tutur Joni.
Feedloter pun bisa merugi akibat kebijakan ini. Joni bilang, feedloter dipaksa menjadi usaha pengembangbiakan (breeding). Padahal, menjalankan peternakan breeding tidaklah mudah.
Pasalnya, usaha ini membutuhkan dana yang besar serta Sumber Daya Manusia yang mumpuni. "Kebijakan ini belum bisa diterapkan feedloter karena tidak punya kemampuan teknis dan ekonomi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
