Reporter: Ario Fajar |
JAKARTA. Pembajakan software atau peranti lunak komputer masih marak di Indonesia. Lebih repot lagi, masih banyak perusahaan yang menggunakan software bajakan.
Menurut catatan Andy N. Sommeng, Direktur Jenderal (Dirjen) Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Kementerian Hukum dan HAM, perusahaan pengguna software bajakan ini kebanyakan berdomisili di Jawa Timur. Sudah begitu, jumlah penggunaan software bajakan tahun ini masih sama dibandingkan dengan tahun lalu. "Tidak lebih baik," imbuh Andy, Selasa (12/10).
Merujuk data International Data Corporation (IDC) tahun 2009 lalu, dari setiap 100 unit komputer di Indonesia, sebanyak 86 unit di antara menggunakan software bajakan. Angka tersebut naik 1% dibandingkan dengan tahun 2008.
Sebagai catatan, nilai penjualan software pada tahun 2009 adalah sebanyak US$ 886 juta. Nilai tersebut naik dari US$ 544 juta di tahun 2008.
Berdasar analisis Business Software Alliance (BSA), tingginya penggunaan software bajakan di Indonesia karena harga software bajakan jauh lebih murah ketimbang software asli. Hitungan BSA, jika tingkat pembajakan turun 10% akan menambah pendapatan negara US$ 3,2 miliar. "Jumlah tenaga kerja yang terserap bisa 1.884 di industri teknologi informasi," imbuh Donny A. Sheyoputra, Juru Bicara BSA di Indonesia.
Pembajakan tersebut jelas mengurangi pasar software berlisensi, termasuk pasar pengembang software lokal. Misalnya saja PT Rekso Inovasi (Rekso). Perusahaan ini antara lain mengembangkan software penerjemahan bahasa. "Sekitar 80% pendapatan kami tergerus gara-gara pembajakan," ujar Yosef Adventus, Direktur Rekso. Namun ia tidak mau menyebutkan pendapatan perusahaannya.
Harga software asli penerjemah bahsa buatan Rekso adalah Rp 990.000 per paket, dan harga bajakannya Rp 50.000-Rp 200.000 per paket. "Agar tak terlalu merugi, kami mulai masuk ke Malaysia, Qatar dan Australia," kata Yosef.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
