kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45934,39   6,03   0.65%
  • EMAS1.335.000 1,06%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pembentukan Sub Holding Palm Co Bisa Menjadi Perpanjangan Tangan Pemerintah


Jumat, 15 Desember 2023 / 14:42 WIB
Pembentukan Sub Holding Palm Co Bisa Menjadi Perpanjangan Tangan Pemerintah
ILUSTRASI. Pembangkit Tenaga Biogas PTPN V di unit pabrik kelapa sawit Terantam, Kabupaten Kampar, Riau.


Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui PTPN Group resmi mendirikan sub holding Palm  Co. Sub holding ini khusus mengelola bisnis kelapa sawit. Pembentukan ini dengan cara merger PTPN V, PTPN VI, dan PTPN XIII ke PTPN IV selaku entitas bertahan, dan pemisahan tidak murni sebagian aset serta liabilitas PTPN III (Persero) ke dalam PTPN IV.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah  meyakini, jika dikelola dengan baik dan profesional, Palm Co akan dapat mendukung hilirisasi komoditas sawit, ketahanan pangan nasional dan energi terbarukan, serta memastikan stok minyak goreng untuk industri dan rumah tangga. "Palm Co sebagai perusahaan pengolahan kelapa sawit bisa mendorong membatu proses hilirisasi dan mengatasi masalah sawit lain,” ujarnya, Selasa (12/12).

Di sisi lain, PTPN IV Palm Co akan menghadapi tantangan untuk mencapai target. Kendati begitu, terbentuknya BUMN khusus mengelola sawit sudah menjadi langkah awal yang baik untuk menyeimbangkan kebutuhan dalam negeri dalam industri sawit nasional yang saat ini didominasi oleh perusahaan swasta. 

Baca Juga: PTPN Targetkan Produksi CPO 2,5 Juta Ton pada Tahun 2024

“Jika membahas tantangan, ini sebenarnya yang paling utama itu ada dulu. Sebagai langkah awal, ini sudah sangat bagus. Dengan adanya BUMN fokus masuk ke dalam industri sawit, menurut saya, jauh lebih baik,” terangnya.
 
Alasannya, dia memaparkan peran BUMN dan pemerintah selama ini dalam industri sawit terlalu kecil karena dikuasai perusahaan swasta. Kondisi ini menyebabkan pemerintah sulit melakukan kendali ketika terjadi gejolak harga. Salah satu buktinya saat terjadi masalah kelangkaan minyak goreng di pasar.

“Pemerintah tidak bisa mengintervensi karena tidak punya produknya. Pemerintah mau mengendalikan harga, misalnya Rp 14.000 per kg tidak bisa karena yang punya barang bukan pemerintah,” lanjut Piter. Ia berharap, Palm Co menyeimbangkan kondisi itu karena perusahaan ini dapat menjadi perpanjang tangan pemeritah di industri sawit. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×