/2025/05/20/1162134586.jpg "Pemerintah akan Hentikan Ekspor Kelapa Utuh, Perlu Pembenahan Tata Niaga Hulu")
Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah menghentikan ekspor kelapa utuh perlu dibarengi dengan penyelesaian akar persoalan industri kelapa nasional di sisi hulu, mulai dari produktivitas yang stagnan hingga tata niaga yang belum tertata.
Baru-baru ini Kementerian Pertanian berencana untuk memaksimalkan hilirisasi melalui penghentian ekspor kelapa utuh. Dus, panen kelapa utuh Indonesia bakal diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tinggi macam minyak kelapa murni dan santan kelapa.
Soal hilirisasi, Peneliti Pertanian Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian menyoroti sejumlah masalah. Ia membeberkan, saat ini lebih dari 90% perkebunan kelapa di Indonesia dikelola oleh petani skala kecil, dengan sebagian besar masih menggunakan cara konvensional tanpa manajemen budidaya modern atau pemahaman Good Agricultural Practices (GAP).
Baca Juga: Selamat Tinggal Ekspor Kelapa Utuh, Kementan Siapkan Strategi Demi Rp 24.000 Triliun
“Petani kelapa tidak punya pola tanam dan panen yang terkelola. Belum ada pemikiran soal replanting atau kapan waktu panen ideal. Jadi wajar kalau produktivitas stagnan,” ungkap Eliza kepada Kontan, Minggu (12/10/2025). .
Ia membandingkan dengan kelapa sawit yang telah dikelola dalam sistem perkebunan besar dengan manajemen produksi modern. Eliza menjelaskan, kelapa Indonesia cenderung tumbuh sebagai tanaman liar di lahan milik masyarakat.
Dengan kata lain, kelapa belum diperlakukan sebagai komoditas perkebunan strategis seperti sawit meski memiliki potensi yang besar.
Maka dari itu, diperlukan upaya jangka menengah hingga panjang dari pemerintah untuk mentransformasi sistem produksi kelapa menjadi berbasis perkebunan terencana dengan penerapan GAP dan manajemen modern.
Tak hanya itu, Eliza juga menyoroti lemahnya sistem data kelapa nasional. Karena tidak ada data yang valid, sulit untuk menganalisis potensi produksi dan kebutuhan domestik per wilayah.
“Tidak ada analisis soal berapa kebutuhan konsumsi langsung maupun industri, dan berapa yang bisa diekspor. Akibatnya, ketika permintaan luar negeri naik dan harga ekspor menarik, pengusaha lebih memilih mengekspor ketimbang memasok industri lokal,” paparnya.
Pun pada gilirannya, ketiadaan data menyebabkan kelangkaan kelapa di pasar domestik, yang memicu kenaikan harga.
Hilirisasi Masih Dangkal
Dari sisi hilir, Eliza menilai tingkat hilirisasi kelapa di Indonesia masih rendah. Sebagian besar ekspor masih berupa kelapa bulat, parutan, atau kelapa kering.
Sebagai perbandingan, pada 2024 Filipina mengekspor hingga 986 ribu ton minyak kelapa mentah, sementara Indonesia cuman mengekspor 333 ribu ton produk yang sama. Kemudian untuk produk turunan seperti bahan oleokimia (crude palm kernel oil), Malaysia menempati peringkat pertama dunia, sedangkan Indonesia hanya di urutan ketujuh.
“Malaysia itu banyak mengimpor kelapa dari Indonesia dan Filipina, tapi nilai tambahnya justru mereka yang dapat karena hilirisasinya dalam,” ungkapnya.
Eliza menegaskan, tanpa pembenahan tata niaga dan pengelolaan hulu yang lebih modern, upaya hilirisasi akan sulit berhasil.
"Kalau produksi kelapa tidak ditingkatkan dan tata niaga tetap seperti sekarang, hilirisasi hanya jadi slogan,” pungkasnya.
Baca Juga: Sempat Bikin Harga Melonjak, Ekspor Kelapa Utuh Akan Dilarang
Selanjutnya: Target Mandatori E10, Petani Tebu Ungkap Kendala Produksi Etanol di Lapangan
Menarik Dibaca: Simak yuk 7 Strategi Kelola Keuangan Cerdas Saat Dana Anda Terbatas
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
