kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45924,59   -6,76   -0.73%
  • EMAS1.319.000 -0,08%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemerintah akan Melarang Ekspor Bauksit dan Timah, Ini Tanggapan IMA dan Perhapi


Kamis, 19 Mei 2022 / 19:00 WIB
Pemerintah akan Melarang Ekspor Bauksit dan Timah, Ini Tanggapan IMA dan Perhapi
ILUSTRASI. Produksi bauksit PT Aneka Tambang Tbk (Antam)


Reporter: Muhammad Julian | Editor: Handoyo .

Rizal mencontohkan, untuk timah misalnya, pemerintah dapat memacu pengembangan industri forming yang merupakan turunan dari pengolahan dan pemurnian timah seperti misalnya tin slab, plate, sheet, kawat solder, rod, dan lain-lain. 

Outputnya kemudian bisa digunakan untuk mendukung industri manufaktur guna menghasilkan produk jadi seperti komponen elektronik, komponen kendaraan otomotif, dan kebutuhan rumah tangga dan industri lainnya.

Sementara itu, untuk industri turunan bauksit, pemerintah bisa memacu pengembangan industri  aluminium dalam bentuk forming dan finished goods seperti  industri aluminium slab, plate, sheet/strip, foil, flat bar, square bar, tube dan wire rod, dll. Nantinya, output dari industri-industri tersebut untuk menghasilkan berbagai produk dan barang jadi seperti komponen dan lain-lain.

Dalam mengembangkan industri lanjutan, pemerintah, menurut Rizal, bisa menciptakan iklim yang kondusif bagi terbangunnya industri lanjutan. Hal ini menurut Rizal bisa dilakukan misalnya dengan insentif baik fiskal maupun non-fiskal agar investasi lebih menarik. 

Baca Juga: Harga Komoditas Melambung, Emiten Tambang Logam Kompak Bukukan Lonjakan Laba

Khusus industri tertentu yang kurang menarik bagi investor, pemerintah dapat menunjuk atau membentuk BUMN khusus agar dapat mengembangkan suatu industri turunan agar dapat dibangun di Indonesia. BUMN khusus tersebut, menurut Rizal, dapat berfungsi sebagai industri pioneer untuk menciptakan industri lainnya sebagai industri hilir.

Di saat yang sama, pemerintah menurut Rizal juga perlu menghilangkan hambatan-hambatan administrasi terutama untuk perizinan agar tidak menghambat penyelesaian pembangunan pabrik pengolahan di dalam negeri. 

“Tata niaga nikel dan bauksit juga sebaiknya dikelola lebih baik lagi. Tata niaga yang mempertimbangkan keadilan berusaha diantara pelaku usaha, tidak melakukan praktek monopoli, aturan yang jelas dan tegas, penetapan HPM yang mempertimbangkan market,  dapat membuat bisnis pertambangan nikel dan bauksit lebih bergairah,” imbuh Rizal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP)

[X]
×