Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yakin masih bisa memaksimalkan pemanfaatan panas bumi. Pemerintah pun berharap target kapasitas terpasang panas bumi sebesar 140 megawatt (MW) di tahun ini tercapai.
Target tersebut terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 90 MW, PLTP Sorek Merapi Unit 2 sebesar 45 MW, dan PLTP Sokoria Unit 1 sebesar 5 MW.
Meski tidak dibeberkan secara rinci, Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari memastikan pembangunan proyek-proyek PLTP masih berlangsung normal hingga saat ini. Ia percaya proyek-proyek PLTP yang ada dapat selesai tepat waktu di tahun ini.
Baca Juga: Penjualan anjlok, Pertamina rugi US$ 767,91 juta di semester I-2020
“Proyek yang ada masih berjalan normal walau awalnya ada kendala pengiriman logistik dan sebagainya karena PSBB,” kata dia, Senin (24/8).
Ia melanjutkan, pihaknya terus mengupayakan agar panas bumi dapat terus dioptimalkan di masa-masa mendatang. Pemerintah pun menargetkan di tahun 2030 nanti kapasitas panas bumi yang terpasang dapat mencapai 8.007 MW.
Target tersebut cukup wajar mengingat Indonesia memiliki potensi panas bumi mencapai 23,9 gigawatt (GW). Akan tetapi, berbekal potensi sebesar itu, Indonesia baru bisa memanfaatkan sekitar 8% atau setara 2.130,7 MW.
Untuk mendorong pengembangan panas bumi, pemerintah berencana menggelar eksplorasi atau government drilling di 20 wilayah panas bumi. Eksplorasi ini dikerjakan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM yang digelar pada tahun ini hingga 2024 mendatang.
Terdapat potensi sebesar 683 MW dari 20 wilayah panas bumi yang hendak dieksplorasi pemerintah. Potensi tersebut tersebar di Pulau Jawa sebanyak 365 MW, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 110 MW, Sulawesi sebesar 40 MW, dan Kalimantan sebesar 13 MW.
“Sejauh ini kendala dalam pengembangan panas bumi selain isu sosial atau masyarakat, juga belum tersedianya infrastruktur jaringan listrik,” ungkap Ida.
Baca Juga: Cost reimbursement berlaku, percepatan investasi panas bumi perlu dilakukan
Di samping itu, lantaran masih menunggu rencana penerbitan Perpres tentang pembelian tenaga listrik dari energi baru terbarukan (EBT) serta implementasinya, Kementerian ESDM baru akan melakukan lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) di tahun 2022 nanti.
Lewat Perpres ini, pemerintah akan memberikan sejumlah insentif bagi pengembangan EBT termasuk yang bersumber dari panas bumi. Salah satunya berupa akuisisi data melalui pengeboran eksplorasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan begitu, risiko eksplorasi dapat berkurang mengingat pengembang sudah memiliki gambaran potensi sumber daya di WKP yang ditawarkan.
Sebelumnya, Kontan pernah memberitakan bahwa Rancangan Perpres EBT ini memuat rencana penggunaan skema cost reimbursement dalam pengembangan panas bumi.
Sayang, Ida belum mau memberi tanggapan mengenai mekanisme skema tersebut secara rinci. “Untuk mekanismenya belum bisa kasih komentar,” tutup dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
