Reporter: Tane Hadiyantono | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengusaha dan asosiasi yang bergerak dalam industri karet menolak wacana pemerintah yang melalui Kementerian Perindustrian bakal merevisi status crumb rubber dari Daftar Negatif Investasi (DNI).
Pasalnya, jumlah kapasitas pabrik terpasang sudah jauh melampaui produksi karet alam tahunan. Artinya, ketimbang membuka kanal investasi untuk asing semakin menambah pabrik, lebih baik pemerintah fokus pada peremajaan lahan karet untuk tingkatkan produktivitasnya.
Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Suharto Honggokusumo mempertanyakan langkah Menteri Perindustrian yang berencana merubah status DNI crumb rubber.
Produksi pabrik karet di Indonesia telah mencapai 5,7 juta ton sedangkan produksi karet nasional per tahun adalah 3,4 juta ton. Artinya masih ada banyak ruang pada pabrik eksisting untuk mengolah crumb rubber ketimbang membuka pabrik baru. "Kelebihan kapasitas mengapa DNI akan dibuka?" katanya kepada Kontan.co.id, Sabtu (14/7).
Senada, Direktur Kirana Megatara, Daniel Tirta Kristiadi menyatakan, pemerintah tidak perlu membuka industri crumb rubber yang baru. Yang diperlukan adalah terobosan inovasi karet aspal dari crumb rubber melalui produk karet olahan Standar International Rubber (SIR).
Daniel memperkirakan bila kebijakan itu diterapkan, jumlah bahan karet pencampuran aspal bakal mencapai 50.000 ton-60.000 ton karet dalam setahun, kebutuhan tersebut juga dapat dipenuhi melalui stok dalam negeri sehingga pemerintah tidak perlu mencari bahan dasar hingga keluar negeri.
Dari pada pemerintah menambah pabrik, sebaiknya beralih pada pengembangan lahan karet di Indonesia. Permintaan dunia dan kebutuhan nasional terhadap karet terus bertamabah, namun luas areal lahan karet tidak banyak berubah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
