Reporter: Agung Hidayat | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Regulasi yang mengatur ekonomi Indonesia saat ini, dinilai para pelaku industri mebel dan furnitur masih belum berpihak kepada mereka. Dari target ekspor mebel sampai akhir 2017 yang mencapai US4 2,2 miliar, sampai paruh pertama tahun ini baru mencetak US$ 700 juta.
Rendahnya nilai industri mebel ini, menurut Abdul Sobur, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi & Hubungan Antar Lembaga Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), salah satunya disebabkan oleh semakin berkurangnya investasi yang masuk ke bisnis ini.
"Contohnya saja pada 2015 lalu saya sempat dikabari kalau ada anggota HIMKI yang memindahkan investasinya ke Vietnam dengan alasan investasi di sana lebih kondusif ketimbang di sini," urai Sobur kepada KONTAN (23/7). Vietnam sampai sekarang diperkirakan industri mebelnya bisa tumbuh 20%, di mana kebijakan ekonominya dinilai menggenjot produksi mebelnya.
Maka, kata Sobur, pada 2016, ekspor mebel Indonesia anjlok menjadi US$ 1,6 miliar. Padahal di 2015 bisa mencapai US$ 1,93 miliar. Salah satu regulasi yang membebani industri ini ialah kewajiban Surat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) bagi pelaku usaha.
Ia menilai, guna meraih target ekspor US$ 5 miliar untuk mebel dan kerajinan kayu Indonesia pada 2019 nanti masih perlu kerja keras lagi. Sampai sekarang industri mebel dan kerajinan kayu secara jumlah pelaku usaha masih didominasi oleh Industri Kecil Menengah (IKM) 75% dengan sumbangan omzet 30%. Sedang industri besar punya porsi penjualan 70%, di mana jumlahnya hanya 25% dari total produsen mebel dan kerajinan kayu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
