Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Penyerapan bahan bakar nabati secara nasional menurun. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sepanjang kuartal I 2015 penyerapan BBN hanya sebanyak 225.074 kiloliter, turun 35,6% dibanding realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 350.000 KL.
Pemerintah mentargerkan penyerapan BBN tahun ini sebanyak 3 juta KL, turun dari target awal 3,5 juta KL. Padahal mulai bulan ini kewajiban pencampuran biodiesel ke solar sebanyak 15% sudah berjalan.
Direktur Bioenergi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM, Dadan Kusdiana menjelaskan,
realisasi penyerapan BBN turun salah satunya karena kebijakan subsidi BBN yang masuk dalam Anggaran Penetapan Belanja Negara Perubahan (APBNP). "Disparitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan BBN terlalu besar," jelasnya kepada KONTAN, Rabu (8/4).
Ia menjabarkan, saat ini penyerapan BBN yang dilakukan oleh Pertamina sebesar 180.456 KL. Kemudian, untuk badan usaha lain non Pertamina sebesar 43.569 KL dan penggunaan sendiri sebesar 1.049 KL.
Dadan menambahkan, salah satu faktor yang menyebabkan dipangkasnya target pemanfaatan BBN adalah rendahnya daya serap BBN oleh Pertamina dalam beberapa tahun terakhir. “Target tahun ini hanya 3 juta KL karena Januari sampai Februari ini realisasinya sangat rendah," tuturnya.
Pemerintah akan tetap memberikan subsidi BBN dari pelaku usaha maksimum Rp 4.000 per liter untuk biodiesel dan Rp 3.000 per liter untuk bioethanol. Adapun sumber anggaran subsidi BBN akan diperoleh dari pengenaan dana pengembangan minyak sawit mentah atau CPO Supporting Fund sebesar US$ 50 per ton untuk CPO yang diekspor dan US$ 30 per ton untuk setiap penjualan olein.
Terkait itu, Keputusan Menteri terkait revisi Harga Indeks Pasar (HIP) Biodisel sudah disusun dan hanya tinggal ditandatangani Menteri ESDM, Sudirman Said. Kementerian ESDM, kata Dadan, masih memastikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang dana dukungan
"RPP dana dukungan sudah dijelaskan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian)," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
