kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.965.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.830   0,00   0,00%
  • IDX 6.438   38,22   0,60%
  • KOMPAS100 926   8,20   0,89%
  • LQ45 723   5,45   0,76%
  • ISSI 205   2,17   1,07%
  • IDX30 376   1,61   0,43%
  • IDXHIDIV20 454   0,42   0,09%
  • IDX80 105   1,01   0,98%
  • IDXV30 111   0,45   0,40%
  • IDXQ30 123   0,28   0,22%

Pertamina ingin pimpin holding migas


Kamis, 28 Mei 2015 / 12:31 WIB
Pertamina ingin pimpin holding migas
ILUSTRASI. Apa Itu Hak Veto Dewan Keamanan PBB? Ini Fungsi, Negara Pemilik Hak Veto, & Contohnya. REUTERS/Denis Balibouse


Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Pemerintah mewacanakan adanya pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak disektor Minyak dan Gas Bumi (Migas). Wacana tersebut langsung disambar oleh PT Pertamina (Persero) untuk menjadi leader.

Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto mengatakan, dengan adanya holding BUMN Migas tersebut diharapkan BUMN Migas dapat bersinergi. Misalnya, di bidang enginering, Pertamina akan bekerjasama dengan Rekayasa Industri (Rekind).

Sedangkan usaha Pertamina yakni Pertamina Gas (Pertagas) dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

"Ada arahan Presiden untuk membentuk holding BUMN supaya bersinergi. Kalau sinergi kita bagus kan kekuatan BUMN itu menjadi pertumbuhan ekonomi," kata dia di Gedung DPR, Rabu (27/5).

Nantinya jika memang holding tersebut dilakukan maka Pertamina akan menjadi pemimpin diantara BUMN migas lainnya. Tidak menutup kemungkinan, restrukturisasi salah satu anak usaha Pertamina yang akan disinergikan.

Namun, Dwi bilang, Pertamina tidak akan membeli kembali atau buyback saham dari Perusahaan Gas Negara (PGN). Alasannya Pertamina tidak memiliki dana untuk membeli saham tersebut.

Menurut Dwi dibanding untuk membeli saham PGN dia lebih memilih menggunakan dana tersebut untuk membangun kemandirian energi.

"Kita masih banyak kilang yang harus kita bangun dan investasi itu banyak dan dana untuk itu tidak cukup, apalagi harus buy back. Kita lebih fokus kemandirian energi melalui holding," ujar dia.

Namun dia menginginkan holding tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan. Artinya kalau  holding itu dilakukan harus semua pihak menerima. Oleh karena itu lebih baik harus ada kesepahaman. Holding itu dilakukan demi kepentingan bersama.

Dwi juga mengingatkan jika  perusahaan yang akan melakukan holding merupakan perusahaan publik itu harus dipahami keadaannya. Selain itu kepentingan pasar modal di Indonesia juga harus dipikirkan, jangan sampai investor menjadi tidak percaya dengan Indonesia."Jangan sampai kawinnya itu kawin paksa atau kawin ditangkap hansip. Kawin cepat-cepat," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×