Reporter: Handoyo | Editor: Test Test
JAKARTA. Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) meminta pemerintah mengkaji ulang harga berbagai komoditas kebutuhan pokok seperti cabai yang fluktuatif belakangan ini. Sukoco Koordinator Wilayah AACI memandang, hal ini perlu dilakukan guna menghindari harga cabai yang terpuruk dalam saat produksi melimpah serta melesat tinggi saat produksi terbatas.
Lalu, ia mamandang hal ini pun berguna mengantisipasi membludaknya petani cabai akhir-akhir ini. Mereka menjadi petani dadakan lantaran ingin menikmati harga cabai yang sedang melambung. "Harus ada kebijakan yang mengatur masa tanam bagi petani cabai," kata Sukoco kepada KONTAN, Senin (7/11).
Memang, biasanya menjelang Idul Fitri, Idul Adha, Natal, dan Tahun Baru, harga rata-rata cabai naik hingga 30% dari harga normal. Faktor itulah yang membuat banyak petani ingin menanam cabai.
Munculnya sentra-sentra tanaman cabai baru ini mengakibatkan harga pasaran cabai menjadi hancur. "Inilah yang membuat harga tidak stabil," ujar Sukoco. Namun untuk konsumen, melimpahnya cabai membuat harga cabai menjadi terjangkau.
Agar lebih stabil, Sukoco berharap pemerintah lebih aktif mengatur masa tanam cabai. Dengan begitu, masa tanam dan produksi cabai diharapkan akan lebih merata.
Meningkatnya jumlah petani cabai dadakan karena tergiur pada saat harga tinggi juga diakui oleh Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kemtan) Hasanudin Ibrahim. Tapi menurutnya, "Perluasan lahan pertanian cabai sebenarnya tidak besar hanya 5-10% dari total, sehingga jangan dibesar-besarkan," kata Ibrahim.
Ia menambahkan, sentra tanaman cabai selalu mengikuti jumlah populasi penduduk. Kemtan mencatat, luas lahan cabai keriting dan cabai merah mencapai 120.000 hektare (ha). Sedangkan lahan cabai rawit mencapai 110.000 ha. Adapun jumlah petani hortikultura hingga kini mencapai 6,5 juta rumah tangga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
