Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendorong pemerintah untuk menurunkan Pajak Ekspor (Bea Keluar/BK) dan Pungutan Ekspor (PE) minyak sawit mentah (CPO) serta produk turunannya menjadi nol persen.
Desakan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menerapkan tarif impor sebesar 32% yang dikhawatirkan akan menekan harga jual hasil panen petani.
Baca Juga: Kebijakan Tarif Impor AS, Komisi VII Minta Pemerintah Fokus Penguatan Industri Lokal
Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menegaskan bahwa kenaikan tarif impor AS berisiko menurunkan daya saing industri minyak sawit Indonesia di pasar global.
"Pemerintah harus melindungi industri minyak sawit secara menyeluruh agar tetap kompetitif di pasar internasional," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (9/4).
Menurut Sabarudin, pajak ekspor yang tinggi semakin membebani petani di tengah ketidakpastian perdagangan global.
Ia juga memperingatkan bahwa kebijakan tarif dagang sepihak dari AS berpotensi memicu guncangan ekonomi global.
Baca Juga: Ekspor SDA RI Tertekan Tarif Impor Trump
"Beban ekonomi dari kebijakan ini akan diteruskan ke rantai pasok yang paling lemah, yaitu petani sawit," jelasnya.
SPKS meminta pemerintahan Presiden Prabowo untuk segera menyesuaikan kebijakan ekspor guna meredam dampak negatif dari kenaikan tarif AS.
"Penurunan BK dan PE menjadi 0% sangat mendesak agar petani tidak semakin terbebani," tambah Sabarudin.
Selain itu, SPKS juga mengkritisi pengelolaan dana sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang mayoritas digunakan untuk subsidi biodiesel.
Baca Juga: Kena Tarif Resiprokal AS, Indonesia Pilih Negosiasi Ketimbang Retaliasi
SPKS mengusulkan agar dana tersebut lebih diarahkan untuk mendukung petani, termasuk subsidi harga jual Tandan Buah Segar (TBS) yang digunakan dalam produksi biodiesel nasional.
SPKS memperkirakan bahwa kebijakan tarif AS dapat menekan harga jual TBS antara 2%-3% atau sekitar Rp60 - Rp100 per kg. "Jika BK dan PE diturunkan, harga TBS bisa lebih stabil dan petani tidak semakin dirugikan," kata Sabarudin.
Lebih lanjut, SPKS menegaskan bahwa petani telah menerapkan praktik berkelanjutan melalui sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk memperluas akses pasar global.
Baca Juga: Tarif Impor AS bawa Dampak ke Pasar Saham, IHSG Bakal Anjlok Tajam?
Oleh karena itu, mereka berharap pemerintah lebih mendukung petani dalam menghadapi tantangan perdagangan internasional.
"Pemerintah harus memastikan kebijakan yang berpihak kepada petani agar mereka bisa bersaing di pasar global," tutup Sabarudin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
