Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) memprotes usulan impor gula. Hal tersebut dinilai menjadi ancaman bagi gula produksi petani tebu lokal.
Seperti diketahui, usulan impor gula berasal dari Perum Bulog sebesar 200 ribu ton. Selain itu juga dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) yang mengusulkan impor gula pasir konsumsi atau Gula Kristal Putih (GKP) sebesar 130 ribu ton.
Baca Juga: Memasuki musim tanam, Pupuk Indonesia siapkan stok 1,02 juta ton
Ketua Umum Dewan Pimpinan APTRI Soemitro Samadikoen menyatakan, kebijakan impor gula akan mengancam penjualan gula petani. Dengan adanya impor, harga gula petani lokal akan jatuh.
Terlebih, sebentar lagi akan memasuki musim giling tebu 2020. Pada Maret ini, akan ada proses giling di Sumatera Utara dan April di Lampung serta pada bulan Mei di jawa dan Sulawesi Selatan.
"Jadi tidak mungkin petani menikmati kenaikan harga jika pasarnya dibanjiri gula impor. Kebijakan kita tidak fokus pada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani," kata dia dalam keterangannya, Rabu (4/3).
Menurut Soemitro, impor gula baru bisa diajukan jika terjadi kondisi tertentu. Pertama, adanya kelangkaan. Kedua, jika terjadi lonjakan harga yang sangat tinggi. Dan ketiga untuk buferstock. "Ketiganya tidak terjadi saat ini. Impor itu jangan untuk cari untung. Tapi untuk mengatasi persoalan tersebut," ungkap dia.
Baca Juga: Wilmar mengelola lahan seluas 20.000 ha yang memiliki nilai konservasi tinggi
Soemitro mengklaim, stok gula petani saat ini masih berada di kisaran 700 ribu ton. Untuk stok awal 2018, karena ada impor gula kristal putih (GKP) sebesar 1.150.000 ton.
"Stok itu tidak habis sampai 2019. Tapi pemerintah bilang sudah habis. Belum lagi impor gula rafinasi itu tidak 100% terserap industri makanan minuman. Sebagian bocor ke pasaran. Semua iu terus terakumulasi dan tidak pernah diakui pemerintah," klaimnya.
