Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) mengungkapkan, dampak dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang kembali memperoleh dana untuk mengamankan pendanaan dalam melanjutkan infrastruktur ketenagalistrikan 35.000 MW akan mendongkrak realisasi percepatan proyek-proyek yang ada.
Perlu di ketahui bahwa PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali memperoleh dana dari Lembaga Keuangan Bank Nasional melalui pinjaman kredit sindikasi senilai total Rp 7,91 triliun untuk mengamankan pendanaan dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 35.000 MW dan telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Jaminan Pemerintah untuk pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG).
Baca Juga: Pemerintah bantu fasilitasi pendanaan smelter, ini tanggapan pengamat dan pengusaha
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, pendanaan yang diberikan oleh konsorsium Bank domestik pastinya akan mendongkrak realisasi percepatan proyek-proyek dan menambah kemampuan pendanaan PLN dalam mengeksekusi proyek-proyek pembangkitan PLN khususnya proyek PLTU dan PLTMG yang telah direncanakan.
Fabby mengungkapkan, PLN juga mengembangkan beberapa proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk fokus jenis pembangkit yang diupayakan yakni PLTU. Dengan dana sebesar itu untuk proyek-proyek PLTMG perlu diperhatikan tingkat utilisasinya karena bahan bakarnya adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) atau solar.
“Jika pembangkit beroperasi minimal, maka bisa jadi kemampuan pembangkit untuk membayar pinjaman akan terhambat,” ujar Fabby kepada kontan.co.id pada Jumat (20/12).
Baca Juga: Peroleh kredit sindikasi Rp 7,91 triliun, PLN: Untuk danai pembangkit
Fabby menambahkan, mengenai kondisi investasi secara umum di Indonesia saat ini, untuk Proyek independent power producer (IPP) PLTU punya peluang untuk mendapatkan pendanaan, biasanya dari luar negeri sesuai dengan asal IPP-nya dan sedikit komponen pembiayaan lokal.
