PMI Manufaktur Kembali Kontraksi, Industri Dibayangi Tekanan Global

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja industri manufaktur nasional kembali tertekan pada April 2026. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia turun ke level 49,1 dari 50,1 pada Maret 2026 dan kembali masuk ke fase kontraksi.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, pelemahan PMI manufaktur dipengaruhi dinamika geopolitik global yang memicu gangguan rantai pasok serta kenaikan harga komoditas dan biaya logistik.

“Pelemahan angka PMI tersebut merupakan dampak dari dinamika global, khususnya konflik geopolitik yang memicu gangguan pasokan dan lonjakan harga komoditas serta biaya logistik. Hal ini tentu berdampak langsung pada aktivitas produksi industri nasional,” ujar Febri dikutip Minggu (10/5/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut membuat pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga keberlangsungan industri nasional.

Salah satunya dengan mempertemukan ekosistem rantai pasok industri terdampak, seperti industri plastik, guna menjaga pasokan bahan baku.

Selain itu, Kemenperin juga mendorong pemanfaatan skema Local Currency Transaction (LCT) untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing dan meminimalkan risiko fluktuasi nilai tukar.

Kemenperin turut mempercepat penyusunan kebijakan strategis, seperti penguatan substitusi impor, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), serta diversifikasi sumber bahan baku dan pasar ekspor.

Di sisi lain, pemerintah memberikan pendampingan kepada pelaku industri melalui peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah (IKM) serta percepatan transformasi digital guna meningkatkan efisiensi dan daya saing industri nasional.

“Semua upaya ini ditujukan untuk ketahanan dan kemandirian industri nasional serta mempertahankan utilisasi produksi, sehingga bisa mencapai tujuan utama pemerintah yaitu melindungi pekerja industri dari pengurangan tenaga kerja atau PHK,” jelasnya.

Febri menambahkan, pemerintah tengah menyiapkan usulan insentif baru dan kebijakan perlindungan industri dalam negeri untuk menghadapi dampak gejolak geopolitik global.

Berdasarkan data S&P Global, tekanan terhadap sektor manufaktur juga dialami sejumlah negara Asia Tenggara. Vietnam masih mencatatkan PMI di level 50,5 dan Malaysia sebesar 51,6, sementara Filipina mengalami kontraksi lebih dalam di level 48,3.

Dengan capaian PMI sebesar 49,1, Indonesia dinilai masih berada dalam kategori kontraksi moderat dan relatif lebih baik dibandingkan beberapa negara di kawasan karena ditopang permintaan domestik.

“Posisi Indonesia yang berada pada kontraksi moderat menunjukkan bahwa sektor manufaktur nasional relatif resilien di tengah tekanan global. Namun, ini juga menjadi sinyal penting untuk memperkuat struktur industri dalam negeri agar lebih tahan terhadap gejolak eksternal,” ungkap Febri.

Sementara itu, survei Indeks Kepercayaan Industri (IKI) menunjukkan pelaku industri masih optimistis terhadap prospek produksi enam bulan mendatang. Tingkat optimisme tercatat sebesar 70,1%, meski turun tipis 1,7% dibanding bulan sebelumnya.

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur menilai, kontraksi PMI menjadi sinyal peringatan bagi industri nasional untuk segera memperkuat daya saing.

Menurut dia, tekanan global dan persoalan efisiensi domestik masih menjadi tantangan utama sektor manufaktur.

Dari sisi industri mebel dan kerajinan, dampaknya terlihat dari buyer yang lebih hati-hati melakukan pembelian, lead time pengiriman yang lebih panjang, hingga kenaikan biaya freight dan energi.

“Cashflow industri manufaktur juga menjadi lebih ketat, khususnya bagi industri padat karya,” ujar Sobur kepada Kontan, Minggu (10/5/2026).

Meski begitu, HIMKI menilai kondisi saat ini belum masuk kategori krisis struktural. Namun, ketahanan manufaktur nasional dinilai perlu segera diperkuat secara serius dan konsisten.

Sobur menyoroti masih tingginya biaya logistik, bunga pembiayaan, kepastian regulasi, produktivitas tenaga kerja, hingga lambatnya pengambilan kebijakan industri.

Karena itu, HIMKI mendorong pemerintah menjaga pasar ekspor dengan membangun distribution hub di pasar utama seperti Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Jepang agar produk nasional lebih dekat dengan pasar global.

Selain itu, HIMKI meminta deregulasi industri dan percepatan perizinan guna menciptakan iklim usaha yang lebih efisien. Industri padat karya berorientasi ekspor juga dinilai perlu memperoleh dukungan pembiayaan kompetitif, insentif investasi mesin, serta kemudahan bahan baku dan logistik.

“Substitusi impor juga harus dibangun melalui ekosistem supply chain domestik yang efisien dan mampu bersaing dari sisi kualitas maupun harga,” katanya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai pelemahan PMI manufaktur perlu diwaspadai karena berpotensi menjadi titik balik siklus industri nasional.

Menurut dia, kontraksi PMI April 2026 merupakan yang pertama dalam sembilan bulan terakhir sekaligus level terendah sejak pertengahan 2025.

“Dalam dua bulan, sektor manufaktur bergerak dari fase ekspansi kuat ke kontraksi. Ini perlu dilihat hati-hati agar jangan sampai menjadi turning point dalam siklus industri,” ujar Shinta kepada Kontan, Minggu (10/5/2026).

Shinta mengatakan, ketegangan geopolitik di Timur Tengah menjadi faktor utama yang menekan industri manufaktur melalui pelemahan permintaan ekspor, kenaikan biaya produksi, hingga meningkatnya ketidakpastian usaha.

Tekanan biaya produksi meningkat akibat kenaikan harga energi, bahan baku, dan gangguan rantai pasok global. Kondisi tersebut membuat pelaku industri lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi, produksi, hingga penyerapan tenaga kerja.

“Ketika memasuki kuartal II dan seterusnya, di mana tidak ada seasonal buffer, risiko pelemahan menjadi lebih nyata dan berpotensi lebih persisten,” katanya.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi juga menilai penurunan PMI manufaktur menjadi sinyal kewaspadaan bagi sektor industri.

Menurut dia, gangguan pengiriman bahan baku dan peningkatan biaya produksi berpotensi menekan margin keuntungan industri.

Selain itu, kontraksi output menunjukkan adanya penurunan permintaan domestik maupun luar negeri yang membuat sebagian perusahaan mulai menahan ekspansi.

“Kemudian penguatan substitusi impor juga penting untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku luar negeri dan meningkatkan kemandirian industri,” ujar Diana kepada Kontan, Minggu (10/5/2026).

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai tekanan terhadap sektor manufaktur mulai menunjukkan gejala yang lebih struktural, bukan sekadar perlambatan siklus jangka pendek.

Menurut dia, problem utama saat ini bukan hilangnya permintaan secara total, melainkan industri yang makin sulit menjalankan produksi secara normal akibat kenaikan biaya input dan terganggunya pasokan bahan baku.

“Industri sedang berada dalam posisi terjepit. Di satu sisi biaya naik, di sisi lain permintaan domestik belum cukup kuat untuk menyerap kenaikan harga secara penuh,” ujar Yusuf.

Ia menilai PMI 49,1 memang belum menjadi alarm krisis, tetapi sudah menjadi early warning serius atas lemahnya struktur industri manufaktur nasional, terutama tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor dan lemahnya industri hulu domestik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News