PT Timah (TINS) Berjibaku dengan Tambang Ilegal, Disharmoni Harga Timah Jadi Penyebab

Senin, 25 Agustus 2025 / 18:09 WIB

ILUSTRASI. PT Timah (TINS), mengatakan kedalaman penambangan ilegal di kawasan IUP milik perseroan masih menjadi kendala hingga saat ini.?

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - PANGKALPINANG. PT Timah Tbk (TINS), anggota dari holding pertambangan Indonesia MIND ID mengatakan kedalaman penambangan ilegal di kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik perseroan masih menjadi kendala hingga saat ini.

Direktur Pengembangan Usaha PT Timah, Suhendra Yusuf Ratu Prawiranegara menyebut bahwa penambangan ilegal dilakukan secara terus menerus, sehingga harus dilakukan penertiban secara masif untuk menghilangkannya.

“Bisa dikatakan warisan dan persoalan yang terus-menerus dilakukan dan ini yang menjadi perhatian dan setelah saya coba lebih dalam untuk melihat lebih jauh, ini sudah menjadi pola pikir (penambang ilegal). Nah ini yang harus kita ubah,” jelas dia dalam agenda temu media di Pangkalpinang, Provinsi Bangka, Sabtu (23/08).

Dalam penjelasannya, Suhendra mengatakan, dibandingkan tambang mineral lainnya, IUP Timah memiliki karakteristik berbeda, dengan luas IUP sekitar 490 ribu hektar, tambang timah memiliki kawasan IUP di darat dan di laut. Bagian laut inilah yang menjadi tempat penambangan ilegal yang marak.

“Karena luasan dari IUP kita yang tersebar dan hampir 500.000 hektar, 490 (hektare) sesuatu , ini diuraikan di IUP darat dan laut. Hal ini yang menjadi perhatian kita, kita lagi mau melakukan penataan kembali tata kelola, bagaimana praktik penambangan yang baik itu bisa diterapkan,” jelasnya.

Maraknya penambangan timah ilegal menurut Suhendra juga disebabkan adanya ketidakselarasan harga yang menyebabkan adanya selisih antara harga timah yang dijual di pasar internasional dengan praktik harga yang terjadi di tingkat penambang, terutama yang terkait dengan penambangan ilegal.

“Kita akan coba menyelaraskan harga, harga di bawah (penambang) ini ya, bukan harga logam. Karena harga logam kan sudah ada ketentuannya melalui bursa, bursa komoditas,” jelasnya.

Sayangnya, Suhendra mengaku tidak memiliki data terkait jumlah penambang ilegal yang berada di kawasan IUP PT Timah.

Meski begitu, di Indonesia, PT TIMAH memegang 80% dari total timah IUP di dalam negeri, sedangkan 20% lainnya dipegang oleh produsen timah swasta.

“Kita tidak bisa mengidentifikasi secara numerik angka, tapi PT Timah memiliki 80 persen IUP, dan 20 persen ini dari pihak swasta,” kata dia.

Permasalahan terkait tata kelola, penambangan ilegal hingga disparitas harga pada tahap penambangan, kata dia pada akhirnya mempengaruhi penurunan produksi timah.

"Pareto yang negatif. Kami yang memiliki luasan wilayah IUP yang cukup luas, 80 persen, tapi volume produksi kami hanya 20 persen dibandingkan dari pihak swasta yang ada," jelas Suhendra.

Sebelumnya, masalah penurunan produksi timah juga telah diungkapkan Direktur Utama (Dirut) MIND ID Maroef Sjamsoeddin.

Dalam paparannya di Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR, Rabu (14/05) Maroef mengatakan sepanjang tahun 2023, Timah memproduksi 65 ribu ton, namun mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar 45 ribu ton.

“Pada tahun 2024 produksi Indonesia menurun dari 65 ribu ton menjadi 45 ribu ton sehingga hanya menyumbang sekitar 12% dari pasokan timah dunia,” kata Maroef.

Lebih jauh lagi, menurunnya pasokan timah dari Indonesia mengakibatkan kenaikan harga timah dunia dari harga rata-rata US$ 26.583 per ton pada tahun 2023 menjadi harga rata-rata US$ 31.164 per ton pada tahun 2024.