Pupuk Indonesia Mitigasi Dampak Perang Iran, Stok Bahan Baku Aman Hingga Enam Bulan

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir pekan lalu menyulut eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah. PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak terhadap industri pupuk nasional.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Yehezkiel Adiperwira menyoroti dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap pasokan bahan baku pupuk serta potensi kenaikan biaya freight atas pengiriman bahan baku tersebut. Apalagi dengan diiringi kenaikan harga minyak bumi akibat penutupan Selat Hormuz. 

Yehezkiel mencontohkan Fosfat (P) dan Kalium (K) sebagai bahan baku pupuk NPK yang masih harus dipenuhi secara impor karena tidak tersedia di dalam negeri. Dia belum merinci volume maupun porsi impor bahan baku yang diperlukan oleh Pupuk Indonesia.

Baca Juga: Strategi HIMKI Optimalkan Ekspor Furnitur di Tengah Konflik Timur Tengah

Yehezkiel hanya mengungkapkan bahwa Pupuk Indonesia mendapatkan Fosfat dari negara di kawasan Afrika Utara antara lain Maroko, Tunisia dan Aljazair. Sedangkan Kalium berasal dari Kanada dan Laos, yang tidak terdampak langsung atas ketegangan yang terjadi di Timur Tengah.

Bahan baku pupuk lain yang masih impor adalah Sulfur. Impor Sulfur banyak berasal dari United Arab Emirates, Qatar, dan Kuwait, sehingga pasokannya bisa terdampak langsung oleh eskalasi konflik di Timur Tengah.

Meski begitu, Yehezkiel mengatakan bahwa pasokan bahan baku tersebut tidak hanya tergantung pada Timur Tengah. Misalnya sumber Sulfur yang juga bisa diperoleh dari negara lain, seperti Kanada. 

Yehezkiel menyatakan sampai dengan saat ini, stok bahan baku Fosfat, Kalium dan Sulfur yang tersedia masih dalam kategori aman hingga enam bulan ke depan.

"Sebagai produsen pupuk, komitmen kami adalah mengutamakan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pupuk, terutama bagi petani di dalam negeri," kata Yehezkiel kepada Kontan.co.id, Kamis (5/3/2026).

Sementara untuk produksi pupuk Urea, Yehezkiel mengungkapkan secara fundamental Pupuk Indonesia memiliki tingkat kemandirian yang relatif terjaga. Sebab, bahan baku pupuk Urea berupa gas bumi telah dapat dipenuhi dari dalam negeri dengan pasokan dan harga yang sudah diatur oleh Pemerintah.

Pupuk Indonesia pun mengapresiasi kebijakan Pemerintah terkait Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi industri pupuk. Kebijakan HGBT dinilai sangat penting untuk menjaga keberlanjutan produksi sekaligus memastikan keterjangkauan pupuk bagi petani.

Pupuk Indonesia mendorong agar pasokan gas melalui mekanisme HGBT tetap stabil guna mendukung kelancaran operasional dan produksi. "Kami mengapresiasi dukungan dari Pemerintah dalam upaya mengamankan pasokan bahan baku strategis di tengah dinamika perdagangan dan geopolitik global," imbuh Yehezkiel.

Komoditas lain yang penting dalam operasional pupuk adalah batubara. Yehezkiel mengungkapkan bahwa dalam kondisi saat ini Pupuk Indonesia melakukan penyesuaian mekanisme pengadaan melalui skema pembelian langsung untuk menjaga pasokan.

Dalam bauran energi, batubara memegang porsi sekitar 20% dari total sumber energi di Pupuk Indonesia Group. Selebihnya, kebutuhan energi dipenuhi melalui pembangkit berbasis gas bumi, seperti Gas Turbine Generator untuk listrik serta Waste Heat Boiler dan Package Boiler untuk uap.

Guna mengantisipasi dinamika pasokan batubara, Pupuk Indonesia mendorong efisiensi energi, mengoptimalkan kapasitas pembangkit gas, serta meningkatkan pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan, seperti PLTS sebagai bagian dari upaya dekarbonisasi.

Secara operasional, Pupuk Indonesia terus meningkatkan efisiensi energi dan optimalisasi penggunaan bahan baku, termasuk melalui program revitalisasi pabrik yang didukung oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025. Program revitalisasi ini memungkinkan peningkatan output dengan penggunaan bahan baku yang lebih efisien.

Pupuk Indonesia pun memandang prospek industri pupuk nasional tetap positif seiring dengan fokus pemerintah menjaga keberlanjutan swasembada pangan. "Dukungan penuh dari pemerintah untuk modernisasi dan revitalisasi industri pupuk nasional melalui Perpres Nomor 113 Tahun 2025 semakin memperkuat optimisme tersebut," ujar Yehezkiel.

Selain itu, mekanisme pembayaran sebagian subsidi di muka yang ada di dalam peraturan tersebut memperkuat stabilitas akses terhadap bahan baku. "Sekaligus memberikan ruang bagi perusahaan untuk melakukan investasi dan revitalisasi pabrik guna meningkatkan efisiensi," tandas Yehezkiel.

Baca Juga: Tinjau Supermarket di Makassar, Mendag Pastikan Stok Bapok Aman saat Ramadan-Lebaran

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News