RKAB Dipangkas, Industri Smelter Hadapi Gap Pasokan Nikel Hingga 100 Juta Ton

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pasokan bijih nikel nasional terancam tidak mencukupi kebutuhan pabrik pemurnian (smelter) sepanjang 2026.

Industri menilai target produksi yang ditetapkan pemerintah melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) masih jauh dari angka ideal untuk menopang utilisasi smelter yang terus bertambah, terutama teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) dan Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF).

Ketua Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah menyebut, angka aman produksi ore nikel agar mampu memenuhi kebutuhan smelter berada di kisaran 340–350 juta ton.

Baca Juga: KAI Divre III Palembang Sebut 83.346 Tiket Ludes Terjual pada Periode Lebaran 2026

“Idealnya 340 sampai 350 juta ton. Itu berdasarkan perhitungan utilisasi masing-masing smelter dan estimasi produk yang dihasilkan tahun ini,” ujar Arif dalam agenda APINDO di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Secara rinci, kebutuhan 350 juta ton tersebut terdiri dari 230 juta ton saprolite atau bijih nikel laterit berkadar tinggi untuk smelter RKEF, serta 120 juta ton limonit bijih berkadar rendah untuk smelter HPAL.

Gap Bisa Tembus 100 Juta Ton

Masalahnya, Kementerian ESDM telah menetapkan RKAB nikel 2026 hanya di rentang 260–270 juta ton.

Dengan kebutuhan ideal 350 juta ton, industri berpotensi menghadapi kekurangan sekitar 80 juta ton.

Bahkan, Arif memperkirakan selisih tersebut bisa lebih besar. Pasalnya, realisasi produksi tambang biasanya hanya mencapai 80%–85% dari kuota RKAB yang disetujui.

Baca Juga: Wacana Sistem Zonasi Ritel Modern, Kemendag: Kami Masih Jalankan Aturan yang Ada

“RKAB tiap tahun performanya tidak sampai 100%. Paling 85%. Artinya gap-nya itu pasti di angka 100 juta ton, kurang lebih,” jelasnya.

Kondisi ini memicu kekhawatiran di tengah bertambahnya kapasitas pemurnian, terutama proyek-proyek HPAL yang mulai memasuki tahap komisioning.

“Ada penambahan kapasitas, terutama proyek-proyek HPAL. Beberapa refinery hampir selesai, bahkan sudah ada yang masuk tahap komisioning. Ada satu di IMIP dan satu lagi di Pulau Obi. HPAL ini teknologinya sangat mahal,” kata Arif.

Jika pasokan bahan baku tersendat akibat pemangkasan RKAB, proyek-proyek tersebut berisiko tidak beroperasi optimal.

Impor Jadi Opsi, Tapi Tidak Mudah

Untuk menutup kekurangan pasokan, impor menjadi opsi yang hampir tak terhindarkan. Tahun lalu, impor bijih nikel tercatat sekitar 15 juta ton dan berpotensi meningkat tahun ini.

“Nah, di mana kita nutupnya? Pasti dari impor. Tahun lalu 15 juta ton, mungkin tahun ini bisa lebih. Tapi tetap masih ada gap,” ujar Arif.

Sejumlah negara yang menjadi kandidat sumber impor antara lain Filipina, Kaledonia Baru, dan Papua Nugini.

Baca Juga: Kapal Tanker Terancam, Asuransi War Risk Ditarik Imbas Konflik Timur Tengah

Namun, peluang dari Filipina pun terbatas. Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin, mengungkapkan produksi Filipina tahun ini diperkirakan hanya 50 juta ton.

Dari jumlah tersebut, sekitar 28–30 juta ton sudah terikat kontrak jangka panjang dengan China.

“Total maksimal 50 juta ton. Mereka sudah punya kontrak dengan China sekitar 28–30 juta ton yang tidak bisa diganggu gugat,” kata Meidy dalam forum yang sama.

Artinya, potensi pasokan ke Indonesia hanya sekitar 22–23 juta ton.

Sementara itu, produksi Papua Nugini dan Kaledonia Baru dinilai tidak sebesar Filipina, di tengah kebutuhan domestik masing-masing negara yang juga meningkat.

“Secara jarak mungkin Papua Nugini dan New Caledonia paling masuk akal. Tapi mereka juga harus mendukung industri dalam negeri. Apalagi kalau harga nikel tembus US$ 20.000 per ton, utilisasi pabrik di sana pasti meningkat,” jelas Arif.

Baca Juga: Timur Tengah Memanas, Harga Minyak Berpotensi Naik dan Beban Subsidi Membengkak

RKAB 2026 Lebih Rendah dari Tahun Lalu

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno sebelumnya menyampaikan bahwa RKAB nikel 2026 ditetapkan pada kisaran 260–270 juta ton.

“Nikel sudah kita umumkan hari ini, target produksinya 260–270 juta ton,” ujarnya di Gedung Ditjen Minerba, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan RKAB 2025 yang mencapai 379 juta ton.

Dengan pemangkasan tersebut, industri smelter menghadapi tantangan serius menjaga kesinambungan pasokan bahan baku.

Jika tidak diantisipasi, potensi kekurangan hingga 100 juta ton bisa menghambat operasional smelter dan mengganggu agenda hilirisasi nikel nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News