/2025/08/11/510014266.jpg "Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Menteri Bahlil Pamer Capaian Kementerian ESDM")
Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memamerkan sejumlah pencapaian kementerian yang dipimpinnya, bertepatan dengan satu tahun pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Hari ini tepat satu tahun pemerintahan bawah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Satu tahun adalah fase yang juga tidak lama, tapi juga tidak cepat. Maka saya ingin menjelaskan tentang apa sih yang menjadi hal yang dilakukan di Kementerian ESDM," kata Bahlil, mengawali sambutannya dalam agenda Hipmi-Danantara Indonesia Bisnis Forum, di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Dari sektor minyak dan gas (migas), Bahlil mengatakan telah ada peningkatan lifting minyak dari awal dia menjabat jika dibandingkan dengan lifting pada periode September-Oktober 2025 ini.
Baca Juga: Prabowo - Gibran Setahun, Kemenperin Ungkap Kinerja dan Target Industri Manufaktur
"Per hari ini lifting kita itu di bulan September-Oktober sudah mencapai 619.000 barel per day. Dan rata-rata dari Januari sampai Oktober sudah mencapai 605.000-617.000 barel per day. Jadi sudah melampaui target dari APBN 2025," kata Bahlil.
Pencapaian ini menurut dia lebih tinggi disaat awal menjadi Menteri ESDM, yaitu sebanyak 580.000 barel per day.
"Ini enggak pernah target APBN sejak 2008 tercapai. Baru kali ini tercapai. Dan pendapatan negara juga bisa kita kelola," kata dia.
Yang kedua, menyangkut dengan kebutuhan gas dalam negeri. Khusus Liquefied Petroleum Gas (LPG), Bahlil mengakui bahwa kebutuhan LPG dalam negeri masih banyak dipenuhi dari impor.
Salah satunya karena karakteristik LPG yang merupakan campuran hidrokarbon yang utamanya terdiri dari propan (C3) dan butana (C4), yang jumlahnya jauh lebih sedikit di alam Indonesia, jika dibandingkan dengan Komponen C1 (metana) dan C2 (etana) lebih banyak ditemukan pada gas alam biasa, atau Liquefied Natural Gas (LNG).
"LPG kita impor, konsumsi LPG kita per tahun itu sekitar 8-9 juta. Kapasitas produksi kita itu kurang lebih sekitar 1,3 juta. Selebihnya kita impor 6-7 juta. Persoalannya adalah kita punya gas yang ada di Indonesia itu C3-C4-nya itu sedikit," ungkapnya.
Bahlil kemudian mendorong peningkatan produksi CNG atau Compressed Natural Gas, yaitu gas alam terkompresi, yang merupakan bahan bakar gas yang terdiri dari metana.
"Kalau tidak salah beberapa anak HIPMI datang ke saya untuk membuat bisnis CNG area. Yang untuk substitusi daripada LPG. Nah deal-nya nanti kalian sama Pak Rosan (Menteri BKPM). Kalau saya (ESDM) bisa membuat regulasi," jelasnya.
Adapun terkait hilirisasi, Bahlil bilang, Kementeriannya bersama dengan Kementerian BKPM telah membuat peta atau roadmap hilirisasi, yang 90% nya merupakan sektor pertambangan.
"Kita bicara hilirisasi. Di Kementerian Bang Rosan (BKPM) itu sudah membuat peta jalan hilirisasi sampai 2040. Ini 90 persennya dari sektor pertambangan. Mineral-batubara," ungkap dia.
Dari semua hilirisasi sektor mineral, Bahlil mengklaim bahwa hilirisasi nikel dengan melarang ekspor bijih nikel dan membangun smelter di dalam negeri telah meningkatkan nilai dari mineral tersebut.
"Saya kasih contoh untuk nikel, itu 2017-2018 (nilai) ekspor (bijih) kita itu hanya US$ 3,3 miliar," kata dia.
Kemudian dengan keputusan larangan ekspor bijih mentah, terjadi peningkatan nilai hilirisasi mencapai hingga US$ 40 miliar.
"Sekarang kita menyetop ekspor nikel, kita bangun ekosistem baterai mobil, kemudian kita bangun hilirisasi. Sekarang hilirisasinya sudah bisa mencapai kurang lebih sekitar US$ 34 sampai US$ 40 miliar," tambahnya.
Masih di sektor minerba, Bahlil juga mengungkap pencapaian terkait pemberian tambang kepada golongan khusus dalam hal ini Organisasi Masyarakat (Ormas) keagamaan, Usaha Kecil Menengah (UKM) hingga Koperasi.
"Apalah artinya hilirisasi kalau tidak adil. Adil bagi pemerintah pusat. Adil bagi pemerintah daerah. Adil bagi rakyat di bawah. Adil bagi pengusaha besar. Bagi investor dan pengusaha UMKM," kata dia.
Menurutnya, dengan adanya revisi UU Minerba, yang melahirkan pemberian prioritas kepada UMKM, Koperasi, BUMD, dititik beratkan pada daerah-daerah sumber tambang minerba.
"Jadi kala mau dapat, harus berpartner dengan UMKM. Contoh tambangnya di Kalimantan Timur, harus orang Kalimantan Timur. Jangan orang di Jakarta," kata dia.
Lalu terkait dengan sumur minyak yang bisa dikelola oleh masyarakat, sebagai implementasi Pasal 33 UU 1945. Bahlil mengungkapkan, sejak Indonesia Merdeka, zaman Belanda, sumur-sumur itu sudah dimiliki masyarakat, hanya belum terdapat legalitasnya.
"Saya bikin permen. Legalkan saja itu punya rakyat yang penting mereka. Bisa mengelola dengan baik, lingkungan dijaga, keselamatan kerja kita kasih," ungkapnya.
Baca Juga: UMKM Binaan Astra Catatkan Transaksi Rp 70,79 miliar di Trade Expo Indonesia 2025
Selanjutnya: MPPA Gandeng Lark untuk Transformasi Digital Operasional Ritel
Menarik Dibaca: Tayang di Bioskop 30 Oktober 2025, Begini Sinopsis Film Pengin Hijrah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
