Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina (Persero) mengungkapkan, ada sejumlah alasan proses digitalisasi nozzle Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berjalan lamban.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam konferensi pers kali lalu mengungkapkan, seharusnya program tersebut sudah rampung pada Desember 2018 lalu, dengan begitu semestinya pengawasan jual-beli solar bersubsidi sudah bisa efektif dilakukan.
"Waktu itu sepakat akhir Desember 2018 berjalan semua, ternyata belum tercapai. Dengan itu (Noozle) harusnya bisa mencatat ke mana bahan bakar minyak (BBM) subsidi itu tersalur," kata Fanshurullah Assa selaku Kepala BPH Migas, Minggu (1/9).
Baca Juga: Perluas digitalisasi hulu-hilir, Pertamina incar potensi hingga Rp 5 triliun
Asal tahu saja, penyelesaian Noozle memang terus molor. Setelah gagal rampung pada akhir tahun lalu, Pertamina menargetkan bisa menyelesaikannya pada Juni 2019. Namun, target itu kembali gagal dan saat ini target itu kembali mundur hingga akhir tahun ini.
Dari target 5.518 SPBU yang akan didigitalisasi Noozle, sampai dengan Juni 2019 baru terealisasi pada 1.327 SPBU.
Menanggapi hal ini, Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Masud Khamid bilang, ada sejumlah hal yang mengganjal proses digitalisasi nozzle. "Kendala pertama dari infrastruktur SPBU, selama ini diasumsi sudah ada perangkatnya, sudah ada soketnya, sudah ada raknya, ternyata tidak," ujar Masud ditemui di Jakarta, Jumat (30/8). Menurutnya, infrastruktur SPBU yang sudah puluhan tahun tidak mengakomodir desain untuk penerapan digitalisasi nozzle.
Baca Juga: Kuota solar berpotensi jebol hingga 1,4 juta KL
Masud menilai, penyebab lain berasal dari minimnya pemahaman pengelola SPBU. Aspek keamanan kerap menjadi kekhawatiran pengelola SPBU. Namun, ia memastikan hal ini telah diatasi Pertamina lewat upaya edukasi kepada para pengelola SPBU.
