Reporter: Agustinus Beo Da Costa | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan dari sekitar 10.000 izin usaha pertambangan (IUP) di seluruh Indonesia, sekitar 40% atau 4.000 IUP masih bermasalah atau berstatus non clear and clean (Non CnC).
Data itu merupakan hasil koordinasi dan supervisi Kementerian ESDM dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di 12 provinsi di Indonesia. "Minggu depan dengan Provinsi NTT, minggu kedua Juni dengan Gorontalo ," ujar Bambang Gatot Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, dalam diskusi Energi Kita, Minggu (31/5).
Kebanyakan dari 4.000 IUP yang bermasalah sekitar sepertiga adalah IUP batubara dan mayoritas adalah IUP mineral. Masalah paling berat adalah adanya tumpang tindih sesama IUP, kontrak karya dan PKP2B. Masalah lain adalah adanya tumpang tindih wilayah atau ketidakjelasan batas wilayah satu dengan lainnya. "Kalau tumpang tindih, kepala daerah merasa itu bagian dari wilayahnya," jelasnya.
Selain itu, ada juga masalah administrasi yaitu perusahaan tidak melakukan kegiatan sesuai dengan prosedur.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah akan melakukan klasifikasi masalah mulai dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Setelah itu KPK akan mengundang aparat terkait sesuai dengan masing-masing jenis klasifikasi. "Apakah IUP-nya dicabut atau masih bisa dibetulkan, kita akan bicarakan dengan Gubernur. Karena UU Pemda, kewenangan pemberian izin dan cabut dilakukan oleh Gubernur,” ujarnya.
Bambang Gatot berharap pada Juni tahun 2015 ini proses koordinasi dan supervisi dengan KPK sudah bisa dituntaskan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
