Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) akan mengejar penyelesaian dokumen perencanaan dan kebijakan investasi komprehensif (comprehensive investment and policy plan/CIPP) sebelum Conference of the Parties 28 (COP-28) di Dubai, Uni Emirat Arab pada akhir November mendatang.
Director of Communications JETP Secretariat, Adhityani Putri menyatakan, pihaknya sudah memasuki tahap final atau akhir proses finalisasi dokumen perencanaan dan kebijakan investasi komprehensif JETP.
Setelah dokumen tersebut rampung, CIPP akan ditinjau oleh pemerintah Indonesia dan International Partners Group (IPG). Proses selanjutnya, dokumen CIPP dapat diakses oleh publik untuk mendapatkan feedback dari masyarakat terkait isi dari draft tersebut.
“Semoga bisa dilaksanakan dalam waktu singkat karena kami mengejar finalisasi ini semua sebelum COP28 di Dubai, di akhir bulan November akhir Desember,” ujarnya di sela acara “Pathways to a Prosperous Indonesia Powered by Renewable Energy” How Team Europe can Support a Just Energy Transition in Indonesia di Jakarta, Selasa (24/10).
Baca Juga: UE Siap Gelontorkan Dana JETP Asal Kerangka Hukum Transisi Energi di Indonesia Jelas
Adhityani menegaskan, pihaknya akan terus mengejar tenggat waktu yang sudah ditentukan.
“Memang dokumennya yang harus kita finalisasi, jadi sudah tidak ada penundaan lagi, rencana investasi JETP ini akan keluar atau selesai di November sebelum COP28,” tegasnya.
Di tengah masih berprosesnya CIPP JETP saat ini, pemerintah Indonesia terus melobi negara maju yang tergabung dalam IPG untuk menyalurkan sebagian duitnya ke proyek pemensiunan dini pembangkit batubara di Indonesia.
Skema pendanaan JETP dipimpin Amerika Serikat dan Jepang, beranggotakan Kanada, Denmark, Uni Eropa, Perancis, Jerman, Italia, Norwegia dan Inggris.
Sebelumnya beredar kabar, negara-negara maju yang tergabung di dalam International Partners Group (IPG) enggan mendanai program pemensiunan dini PLTU. Padahal, JETP diharapkan bisa menjadi katalis yang dapat mendorong Indonesia melakukan program early retirement.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Yudo Dwinanda menyatakan dana himpunan US$ 20 miliar setara Rp 314 triliun (kurs Rp 15.700/USD) untuk transisi energi prosesnya tidak sederhana.
Baca Juga: Ingin Dana JETP untuk Pensiun Dini PLTU Batubara, Indonesia Dekati Negara Maju
Proses yang sudah berjalan saat ini ialah pembuatan dokumen CIPP yang bahannya masih didiskusikan dengan IPG.
“Yang pertama kita masih bicara contohnya ialah berapa target pengurangan dari pada emisi itu dulu, karena transisi energi itu ujung-ujungnya bicara soal berapa emisinya. Jadi ini masih di diskusikan masih terus berjalan,” jelasnya saat ditemui di sela acara UOB Gateway to ASEAN Conference 2023 di Jakarta, Rabu (11/10).
Perihal keengganan negara maju mendanai pemensiunan dini PLTU, Yudo menyatakan, program pemensiunan pembangkit batubara di dalam pendanaan JETP masih terus didiskusikan.
“Kan ini masih dalam diskusi bahwa hal itu terungkap, kan kita bicara emisi. Kalau kita bisa (memensiunkan dini) kita akan tahu berapa besaran emisi (yang terpangkas). Ini masih jalan terus,” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
