kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Sertifikasi sawit akan berlaku pertengahan 2011


Rabu, 10 November 2010 / 06:24 WIB
Sertifikasi sawit akan berlaku pertengahan 2011
ILUSTRASI. Petugas menghitung uang kertas mata uang rupiah


Reporter: Ragil Nugroho | Editor: Djumyati P.

JAKARTA. Untuk semakin memperkokoh posisi Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, pemerintah terus mengampanyekan sistem pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Kementerian Pertanian melalui Direktur Budidaya Tanaman Tahunan, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Mukti Sadjono Mukti berupaya untuk mulai menyosialisasikan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang akan diberlakukan mulai pertengahan 2011. Hal ini diungkapkan pada pertemuan ke-8 Roundtable Meeting on Sustainable Palm Oil (RT8) di Hotel Mulia Selasa (9/11).

ISPO merupakan panduan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia yang didasarkan kepada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. "Karena didasarkan peraturan perundangan Indonesia, maka ketentuan ISPO merupakan kewajiban bagi pelaku usaha perkebunan di Indonesia," tandasnya.

Menurut Mukti, perkebunan kelapa sawit saat ini seluas 7,5 juta hektare. "Sekitar 3,1 juta hektare merupakan perkebunan rakyat kelapa sawit yang dikelola oleh para petani kecil."

Untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit rakyat, menurut Mukti, pendampingan terhadap petani harus dilakukan. "Bimbingan dan pendampingan petani kelapa sawit ini juga untuk menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) dan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan," terangnya.

Ia juga menyambut baik 8th Roundtable Meeting on Sustainable Palm Oil (RT8) karena faktanya 41% perkebunan kelapa sawit di Indonesia dimiliki oleh perkebunan rakyat.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Djoko Supriyono, berharap dengan diberlakukannya ISPO maka GAPKI mendapat pengakuan dan legitimasi dari negara-negara lain. "Sehingga tidak menghambat volume perdagangan Minyak sawit mentah Indonesia," tegasnya.

Dalam pertemuannya yang ke delapan, RSPO merangkul para petani kecil kelapa sawit dengan memberikan sertifikat. "Keterlibatan petani kecil membuktikan bahwa RSPO bukan hanya sertifikasi untuk pengusaha besar," ujar Presiden RSPO Jan Kees Vis.

Sertifikat ini akan membuktikan sumbangan para petani kecil bagi peningkatan produksi minyak sawit berkelanjutan. "RSPO harus dan akan terus menjangkau petani kecil dalam jumlah yang jauh lebih besar sehingga semakin banyak pasokan minyak sawit yang berkelanjutan hasil sertifikasi," tambah Kees Vis.

Berdasarkan data RSPO, jumlah petani kecil di seluruh dunia sekitar 3 juta petani. Satu juta di antaranya berada di Indonesia. Umumnya, petani kecil menggarap lahan yang sangat terbatas dengan hasil pertanian jauh di bawah hasil minyak sawit pengusaha besar. "Melalui pelatihan dan pemanfaatan sumber-sumber pertanian akan memungkinkan petani kecil meningkatkan hasil panen, menambah penghasilan dan memperbesar pasokan minyak sawit tanpa harus mengonversi hutan menjadi perkebunan," terang Kees Vis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×