Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Sikap Telkomsel yang menolak kebijakan Network Sharing dinilai tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sebab kebijakan yang didasari payung hukum bupa Peraturan Pemerintah itu sudah melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Kominfo sebagai kementerian yang berkaitan pastinya melibatkan semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kebijakan Newtwork Sharing,“ kata Al Akbar Rahmadillah Sekjen Lingkar Studi Mahasiswa Indonesia (LISUMA) dalam keterangannya, Jumat (15/7).
Apalagi kata dia, disksui-diskusi untuk membahas tentang network sharing sudah berlangsung lama. Berbagai macam Forum Group Discussion (FGD) tentang percepatan pita lebar Indonesia yang efisien melalui kebijakan network sharing sangat sering dilakukan.
Oleh karena itu, menurutnya pernyataan yang menilai Telkom dan Telkomsel tidak dilibatkan didalam membuat kebijkan tersebut tidak benar.
Tok kata Akbar, kebijakan network sharing dengan berbagi perangkat BTS akan sangat menghemat belanja BTS, sehingga akan mengurangi impor. Sedangkan alokasi spektrum frekuensi masing-masing operator sama sekali tidak berubah. Begitu pun jumlah biaya BHP-Frekuensi yang di bayarkan juga tidak berubah.
Jadi, kebijakan network sharing tidak akan mengubah dan tidak akan mengurangi kewajiban PNBP dari setiap operator yang melakukan sharing.
“Telkom bisa menjadi penghubung semua operator agar bisa memantau operator lainnya demi kedaulatan. Dan pastinya Telkom akan mendapatkan revenue yang lebih dari trafik transit interkoneksi,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
