/2019/06/12/1702297687.jpg "Kementan Targetkan Peremajaan 247.260 Ha Kebun Kakao hingga 2027")
Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan peremajaan dan perluasan kebun kakao rakyat seluas 247.260 hektare (ha) pada periode 2025-2027.
Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pasokan bahan baku untuk industri hilir kakao sekaligus meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat.
Direktur Perbenihan Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Ebi Rulianti mengatakan, program hilirisasi kakao tersebut terdiri atas dua agenda utama, yakni peremajaan tanaman kakao rakyat dan perluasan areal perkebunan.
Program berlangsung dalam tiga tahap. Pada 2025 sebagai fase inisiasi, pemerintah telah melakukan perluasan areal sekitar 200 ha dan peremajaan 4.066 ha.
Memasuki 2026, program masuk fase akselerasi. Pemerintah menargetkan perluasan areal kakao sekitar 71.722 ha dan peremajaan mencapai 102.488 ha.
Selanjutnya pada 2027, pemerintah menargetkan perluasan 19.700 ha dan peremajaan 40.274 ha sebagai fase stabilisasi.
Baca Juga: El Nino Berpotensi Pangkas Produksi Kakao Hingga 5%, Indonesia Masih Bergantung Impor
"Dalam program hilirisasi tersebut, pemerintah memberikan bantuan benih sebanyak 1.000 batang per hektare dan bantuan upah kerja," ujar Ebi dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).
Menurut Ebi, pembenahan kebun menjadi penting untuk memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri hilir. Kondisi tanaman kakao rakyat saat ini menghadapi persoalan produktivitas yang menurun, antara lain karena banyak tanaman telah berumur tua.
Untuk mempercepat program tersebut, Kementan juga tengah merevisi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 25/Kpts/Kb.020/5/2017 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao.
Pemerintah juga menetapkan kebun produksi sebagai kebun batang bawah dan penghasil entres, serta mengaktifkan kembali kebun sumber benih yang selama ini tidak aktif.
Baca Juga: 7 Drakor Ini Bongkar Kenakalan Remaja dari Aplikasi Misterius Hingga Bullying
"Kami juga mendorong stakeholder untuk mengajukan penetapan KSB dan kebun produksi serta mempercepat proses penerbitan SK," kata Ebi.
BPDP siapkan dukungan pendanaan
Sementara itu, Plt Kepala Divisi Penyaluran Dana Program Pangan dan Hilirisasi BPDP Arfie Thahar mengatakan, BPDP menyiapkan dukungan untuk program hilirisasi kakao, baik di sisi hulu maupun hilir.
Di sektor hulu, BPDP bekerja sama dengan Kementerian Pertanian melalui rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal Perkebunan.
Dukungan tersebut mencakup peremajaan perkebunan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.
Di sisi hilir dan penguatan akses pasar, BPDP menerima proposal dari pelaku usaha untuk kegiatan riset perkebunan, pengembangan inovasi produk dan teknologi hingga tahap komersialisasi, serta rekomendasi kebijakan.
"Kami siap memberikan dukungan pendanaan untuk meningkatkan nilai tambah produk kakao dan turunannya," ujar Arfie.
Baca Juga: Prabowo Soroti Impor Kakao Tinggi, Pengusaha: Minimnya Kakao Fermentasi Jadi Hambatan
Dukungan program hilirisasi diberikan melalui mekanisme seleksi dan lomba. Jalur seleksi terbuka bagi badan usaha, termasuk koperasi dan UMKM, asosiasi atau organisasi profesi di bidang perkebunan, serta lembaga penelitian dan perguruan tinggi.
Ketua Umum Asosiasi Kakao Indonesia-Cacao Sustainability Partnership (Askindo CSP) Jefrey Haribowo mengatakan, pelaku industri mendukung program pemerintah karena persoalan utama kakao nasional tidak hanya berada di sektor hilir, tetapi juga pada produktivitas kebun rakyat.
Indonesia memiliki sekitar 1,4 juta ha lahan kakao, tetapi luas areal tersebut terus menurun. Kondisi itu turut memengaruhi pasokan bahan baku industri pengolahan kakao.
Menurut Jefrey, dari 11 industri pengolahan kakao dengan total kapasitas sekitar 700.000 ton, tingkat utilisasinya baru sekitar 51%.
Karena itu, Askindo CSP mendorong percepatan penyediaan benih berkualitas untuk memperbaiki kebun kakao yang hampir seluruhnya dikelola petani.
Jefrey juga meminta pemerintah memperkuat kualitas dan jumlah tenaga penyuluh serta fasilitator yang fokus pada komoditas kakao.
Baca Juga: El Nino Ancam Produksi, Petani Kakao Jembrana Perkuat Strategi Adaptasi
Selain itu, penguatan kelembagaan petani melalui pendekatan klaster dan peningkatan kapasitas dinilai diperlukan agar petani mampu memenuhi standar keberlanjutan di negara tujuan ekspor.
Ketua Umum Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKI) Arif Zamroni menambahkan, pemerintah perlu memperkuat pendampingan kepada petani, peningkatan kualitas produksi dan sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan yang berpihak kepada petani.
"Jadi dukungan pemerintah bukan hanya di kebun, tapi dari kebun hingga kebijakan," kata Arif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
